Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Tak Pantas Kepala BIN "Endorse" Prabowo: Gerindra Girang, Nasdem-Demokrat Meradang

Kompas.com - 26/03/2023, 07:58 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal dukungan elektoral jelang Pemilu 2024 semakin liar. Teranyar, Badan Intelijen Negara (BIN) ikut campur dalam urusan ini setelah Kepala BIN Budi Gunawan menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah mendapat sebagian aura dari Presiden Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Budi dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa (21/3/2023). Budi menyinggung bagaimana Prabowo makin sering bersama Presiden Jokowi akhir-akhir ini.

"Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru beliau," ujar Budi Gunawan sebagaimana dilansir dari dokumentasi video dari tim Prabowo.

Dalam acara yang sama, Prabowo duduk bersebelahan dengan Jokowi.

"Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," kata Budi Gunawan yang disambut tawa riuh dan tepuk tangan para hadirin.

Baca juga: Kepala BIN Terkesan Endorse Prabowo, Pengamat: Manuver Jelang Pemilu 2024

Jokowi sebagai Presiden justru tertawa terbahak-bahak hingga tampak bahunya terguncang pelan.

Sementara itu, Prabowo secara spontan langsung mengatupkan tangan dan membuat gerakan seperti sembah ke arah Jokowi.

Budi Gunawan lantas mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi Pemilu 2024.

Ini bukan kali pertama Budi Gunawan, dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN, mencampuri urusan elektoral wabilkhusus dengan Prabowo.

Baca juga: Profil Budi Gunawan, Kepala BIN Eks Ajudan Megawati yang Kirim Sinyal Dukungan buat Prabowo

Hal serupa pernah dia sampaikan saat memberikan sambutan pada peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya, Jawa Timur, pada 29 November 2022.

Budi Gunawan saat itu menyinggung bahwa Prabowo mendekati ciri fisik pemimpin yang sesuai kriteria Jokowi, memiliki kerutan di wajah yang dianggap bukti "memikirkan rakyat".

"Kita semua menangkap pesan, pesan dari Pak Jokowi tentang kerutan di dahi untuk menjadi ukuran kriteria (pemimpin masa depan)," ujar Budi Gunawan ketika itu, dilansir tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Maka kami semua memperhatikan, semua dari tadi kerutan tersebut 100 persen identik dengan Pak Prabowo saat ini. Tinggal warna rambut saja perlu penyesuaian Bapak," lanjut dia, menyinggung ucapan Jokowi bahwa kriteria penerusnya berambut putih.

"Kita doakan semoga beliau mendapat jalan baik, petuah kebaikan dari Pak Jokowi untuk akan lebih cemerlang lagi ke depan," tambah Budi Gunawan.

Baca juga: Budi Gunawan Diingatkan Berhati-hati, Jangan Sampai BIN Dicurigai Beri Dukungan ke Prabowo

Sejauh ini, Prabowo belum dideklarasikan sebagai bakal capres oleh partai politik mana pun kecuali Gerindra.

Namun, sulit dimungkiri eks Danjen Kopassus itu bakal mencoba peruntungannya untuk kali ketiga berturut-turut pada 2024 menilik elektabilitasnya yang masih di tiga besar.

Manuver tak pantas

Budi Gunawan dinilai kelewat batas karena menyiratkan dukungan politik buat Prabowo.

Pernyataan tersebut dianggap keluar dari koridor tugas dan wewenang BIN sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Bukan hanya BIN diharuskan bekerja senyap, tetapi sebagai lembaga negara, BIN seharusnya netral dalam urusan politik praktis sebagaimana misalnya TNI, Polri, dan KPU.

"Jika disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN, menurut saya pernyataan itu sebenarnya sudah offside," kata pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Imbas Sinyal Dukungan Budi Gunawan, BIN Bisa Dicurigai Dukung Pemenangan Prabowo

Sebagai Kepala BIN, kata Fahmi, Budi Gunawan memang punya tanggung jawab ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik.

Namun, semua produk BIN hanya wajib disampaikan kepada Presiden, bukan menjadi pernyataan publik. Sebab, klien BIN adalah presiden, bukan masyarakat umum.

"Kalaupun BIN harus ikut bicara di hadapan publik, itu mestinya ya terkait hal-hal yang bersifat mitigasi maupun peringatan dini," ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataan Budi dengan perannya sebagai bagian dari komunitas intelijen yang memiliki kapasitas melakukan propaganda, penggalangan, pembentukan persepsi, dan kontraintelijen.

"Itu juga bisa dinilai memperburuk citra demokrasi Indonesia dengan hadirnya kesan bahwa seolah-olah pihak intelijen terlibat memengaruhi persepsi calon pemilih," kata Fahmi.

"Saya kira Pak Budi Gunawan mestinya juga lebih berhati-hati dan memahami bahwa dirinya tidak memiliki keharusan untuk ikut angkat bicara terkait isu tersebut," tutur Fahmi.

Baca juga: Budi Gunawan Endorse Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Kepala BIN Tahu Banyak Elite Akan Dukung, Termasuk Megawati

Dari kacamata politik, analis Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan BIN lumrah jika ditafsirkan sebagai kecenderungan dukungan terhadap Prabowo.

"Budi Gunawan mencoba bermanuver menjelang Pemilu 2024 mendatang. Statement Budi Gunawan itu mengindikasikan adanya kecenderungan untuk mendukung Prabowo sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan Jokowi," kata Ahmad kepada Kompas.com, Sabtu (25/3/2023).

Menurut Ahmad, pernyataan Budi Gunawan adalah sikap pendahuluan (bridging) menuju terbentuknya koalisi antara dua partai politik, yakni PDI-P dan Partai Gerindra.

Budi Gunawan adalah ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, ketika Megawati masih menjadi presiden.

Gerindra girang, parpol oposisi meradang

Terkait hal ini, partai-partai politik yang membentuk poros oposisi pada Pemilu 2024 meradang. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Budi Gunawan tahu diri.

“Setiap orang terikat dengan institusi yang dia wakili, untuk kemudian orang-orang sadar posisi bahwasanya setiap jabatan itu harus bebas nilai,” tutur Willy kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).

Willy mewajarkan referensi atau pilihan politik seseorang. Namun, sebagai pejabat publik, lebih baik Budi Gunawan tahu posisinya dan menahan diri dengan tidak turut berkomentar.

“Masing-masing sebagai warga negara punya referensi sah-sah saja, tapi yang tidak boleh adalah bagaimana masuk dalam arus ini (pencapresan),” kata Willy.

Baca juga: PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

Sementara itu, koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap semua warga negara berhak menjadi capres tanpa mendapatkan dukungan dari presiden yang sedang berkuasa.

Sebab, konstitusi telah memberikan amanah pengusungan capres-cawapres ditentukan oleh parpol, bukan kemauan dari presiden sebelumnya.

“Janganlah ada upaya cekal mencekal, apalagi berupaya merampas parpol yang memajukan capres-cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu,” kata Herzaky.

Baca juga: Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Dalam kondisi ini, hanya Gerindra yang girang meskipun pernyataan Budi sarat masalah.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengaku, partainya memahami berbagai gestur politik berikut pujian yang dianggap sebagai dukungan tokoh-tokoh terhadap Prabowo untuk maju menjadi presiden pada Pemilu 2024.

"Fenomena tersebut tentu saja perlu kami syukuri sebagai tanda-tanda baik akan tercapainya tujuan kami semua, yakni menjadikan Pak Prabowo sebagai Presiden," kata Dasco.

"Tetapi yang terpenting kami jangan sampai terlena, apalagi menjadi tinggi hati dengan dinamika tersebut," tambah Dasco.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com