Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan "Endorse" Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Kepala BIN Tahu Banyak Elite Akan Dukung, Termasuk Megawati

Kompas.com - 22/03/2023, 13:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) soal aura Presiden Joko Widodo yang sebagian telah berpindah kepada Prabowo Subianto ada kaitannya dengan dukungan para elite politik.

Menurut Dedi, kemungkinan Budi Gunawan sudah mengetahui bahwa elite politik akan mendukung Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

"Sangat mungkin Budi Gunawan mengetahui apa yang sebenarnya sudah ada dalam desas-desus elit. Di mana Prabowo akan mendapat dukungan banyak elit, termasuk Megawati. Mengingat Budi dan Megawati punya relasi yang cukup dekat," ujar Dedy saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (22/3/2023).

Baca juga: Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Dedy menuturkan, pernyataan Budi Gunawan pada Selasa (21/3/2023) itu bukan pertama kalinya menunjukkan adanya dukungan tersirat kepada Prabowo.

Bisa jadi Budi Gunawan terprovokasi dengan pernyataan Jokowi yang lebih awal sering menyebut Prabowo, termasuk memberikan dukungan untuk Pilpres 2024.

"Sehingga, ketika ada agenda bersama dan disaksikan Jokowi, maka Budi secara normatif menyampaikan apa yang sebenarnya dia baca sebagai statement yang mungkin disukai Jokowi," ungkap Dedy.

Dedy melanjutkan, imbas dari pernyataan-pernyataan Budi Gunawan itu mungkin dari sisi elektoral tidak banyak berpengaruh jika dukungan itu sekedar statement.

Akan tetapi jika dalam tataran praktik BIN secara kelembagaan cenderung mengupayakan Prabowo, maka bisa jadi berdampak besar.

Baca juga: Endorsement Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

"Bagaimanapun BIN miliki sejumlah data publik yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk peta jaringan pemilih. Sisi lain inilah yang sebenarnya dikhawatirkan, karena BIN akan terkesan sebagai lembaga partisan," tambah Dedy.

Diberitakan sebelumnya, Budi Gunawan menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mendapat sebagian aura dari Presiden Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikannya saat acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa.

"Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua mengamati akhir-akhir ini bapak Prabowo sering berpergian bersama Bapak Presiden Jokowi," ujar Budi Gunawan sebagaimana dilansir dokumentasi video dari tim Prabowo.

"Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru beliau," lanjutnya.

Baca juga: Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Budi Gunawan juga menyinggung seringnya Prabowo mendampingi Presiden Jokowi turun ke lapangan saat kunker.

Pada Selasa, Prabowo juga hadir saat Presiden Jokowi meresmikan Papua Youth Creative Hub. Keduanya pun duduk bersebelahan di acara itu.

"Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," kata Budi Gunawan yang dissmbut tawa riuh dan tepuk tangan para hadirin.

Budi Gunawan lantas mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi Pemilu 2024," tutur Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com