Kala Megawati Semprot Ribuan Kades yang Minta Anggaran Jumbo...

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) kepada pemerintah bukan ‘kaleng-kaleng’.

Berkumpul di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 9 tahun Undang-Undang Desa, mereka meminta mengalokasikan 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa.

Dari Rp 3.061,2 triliun APBN 2023, jumlah itu setara sekitar Rp 300 triliun.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surtawijaya menyatakan, alokasi anggaran 10 persen dari APBN untuk dana desa merupakan harga mati.

 Baca juga: Di Depan Ribuan Kades, Megawati Ingatkan Pilih Pemimpin yang Baik Seperti Jokowi

Menurutnya, negara memiliki utang kepada desa. Eksistensi desa sudah ada sejak abad ke 4 Masehi, merujuk pada prasasti di Jawa dan Sunda.

Pemerintah semestinya tidak hanya gencar melakukan pembangunan di kota. Desa semestinya tidak dimarjinalkan sehingga masyarakat tidak bermigrasi ke kota untuk mencari penghidupan.

"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?” kata Surta dijawab setuju oleh peserta yang hadir dalam peringatan HUT Undang-Undang Desa di GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Ia juga mendesak agar 7.000 desa tidak menunda pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 2023.

Permintaan itu langsung Surta sampaikan di depan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang turut menghadiri acara tersebut.

"Saya minta kepada Ketua MPR, bahwa bagaimanapun perjalanan panjang kepala desa harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus Pilkades dilaksanakan," tutur Surta.

 Baca juga: Kelakar Megawati di Depan Kepala Desa: Badan Jokowi Makin Kurus Pusing Mikirin Negara

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Muhammad Asri Anas meminta pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.

"Kita ingin menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional," tuturnya.

Ancam Parpol 

Tidak hanya sekadar meminta, Surta mengancam partai politik yang tidak mendukung usulan dana desa 10 persen dari APBN hengkang dari desa.

Peringatan tersebut ia tujukan kepada partai politik yang saat ini sedang duduk di parlemen.

"Partai-partai yang tidak mendukung 10 persen (APBN untuk) dana desa, kami mau bilang semua kepala desa enggak usah pada di sini lagi," tuturnya.

Jika permintaan kepala desa tidak dipenuhi, mereka akan menempuh jalur koordinasi dan konsolidasi.

Mereka tetap mendesak 10 persen APBN untuk dana desa.

 Baca juga: Megawati Ingatkan Ada yang Kumpulkan Uang dengan Berbagai Cara: Bisa Kena KPK!

Ia mengklaim, anggaran jumbo untuk dana desa itu perlu dikucurkan agar pembangunan di tingkat desa bisa semakin cepat.

Pembangunan tersebut meliputi, proyek infrastruktur, pendidikan, sumber daya manusia, hingga penanganan gizi buruk.

"Dengan dana 10 persen terealisasi akan terjawab di situ, akan membuat percepatan pembangunan," kata Surta.

Adapun peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa dihadiri Presiden RI Kelima, Megawati Soekarno Putri; Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menk Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri (mendagri) TIto Karnavian; aktivis yang memperjuangkan Undang-Undang Desa, Budiman Sudjatmiko, dan lainnya.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri hingga Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan penghargaan dari organisasi kepala desa, Minggu (19/3/2023).

Didukung Ketua MPR Hingga Luhut

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung anggaran dana desa 10 persen dari APBN.

Menurut Bamsoet, desa menjadi masa depan Indonesia. Jika desa tidak menjadi wilayah makmur, masyarakat akan terus bermigrasi ke kota. Mereka kemudian menjadi beban di perkotaan.

Namun, jika di desa tersedia lapangan kerja dan roda ekonomi berputar, maka masyarakat tidak perlu pergi dari tempat mereka.

 Baca juga: Apdesi Keberatan Kepala Desa Selalu Dianggap Korup, Sebut Legislatif Lebih Banyak

"Saya mendukung keinginan para kepala desa 10 persen dari APBN untuk desa," kata Bamsoet saat ditemui awak media di GBK, Minggu (19/3/2023).

Pengawasan anggaran jumbo itu, kata dia, akan dilakukan Badan Pengawas Desa (BPD).

Sementara itu, Luhut menyebut dana desa menjadi pilar ekonomi keempat setelah hilirisasi, digitalisasi, dan harga komoditas.

Luhut menyebut, desa memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian. Menurutnya, banyak yang tidak menyadari bahwa perekonomian Indonesia cenderung stabil ketika dihantam pandemi Covid-19 karena peran kepala desa.

 Baca juga: Apdesi Minta 10 Persen APBN untuk Dana Desa sebagai Harga Mati

“Anda memainkan peran luar biasa, dan saya harap peran ini terus dibawa ke depan,” kata Luhut.

Luhut menyebut, selama 8 tahun terakhir, Presiden Jokowi telah mengucurkan dana hampir Rp 500 triliun untuk desa. Hal ini membuat pembangunan di desa bisa berjalan.

Menurutnya, kucuran uang itu membuat perputaran uang di desa rata-rata Rp 1 miliar di pedesaan.

“Membuat ekonomi itu jalan,” ujar Luhut.

Lebih lanjut, Luhut meminta persoalan Undang-Undang Desa tidak membuat kepala desa saling bertikai.

Ia meminta, semua proses terkait Undang-Undang Desa dilakukan dengan tenang.

“Jangan kita menimbukkan pertikaian di antara kita,” kata Luhut.

 Baca juga: Apdesi Ancam Parpol yang Tak Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa agar Hengkang dari Desa

Megawati Minta Kades Kerja Dulu

Meski mendapat sinyal dukungan dari Bamsoet dan Luhut, permintaan ribuan kepala desa itu terdengar tidak disambut baik Megawati.

Kepada ribuan kepala desa, Megawati mengatakan bahwa negara ini milik mereka. Kepala desa bisa meminta apa saja.

Namun, ia mengingatkan para kepala desa harus memikirkan kondisi keuangan negara.

"Negara bangsa ini milik kalian, tapi harus mikir seberapa sih kita ini (memikirkan) yang namanya dari sisi keuangan," ujar Megawati.

 Baca juga: Kades yang Halangi Kampanye Peserta Pemilu 2024 Bisa Dipenjara

Selain itu, kepala desa juga diminta mengasihani Presiden Joko Widodo. Menurut Megawati, mantan Wali Kota Solo itu kini menjadi kurus dan kering karena pusing memikirkan negara.

"Banyak kan Pak Jokowi surveinya tinggi. Saya cuma ketawa lihat itu. Boleh kan idola itu namanya. Persoalannya, kasihanin dong, badannya makin kering, makin kurus karena pusing ngurusin negoro (negara). Negara susah diurus," tutur Mega.

Mendengar pernyataan Megawati, para kepala desa yang hadir tertawa. Suasana tempat acara berlangsung seketika riuh rendah.

Tidak hanya itu, Megawati bahkan menegur ribuan kepala desa karena meminta bagian jumbo dari APBN, yakni setara Rp 300 triliun.

"Kalau kalian hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini. Kerja dulu!” tegur Megawati.

 Baca juga: ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Anak Presiden Soekarno itu juga mengaku prihatin mengetahui masih banyak kepala desa yang melakukan demonstrasi.

Menurutnya, para kepala desa itu bisa menemui para menteri maupun anggota legislatif dengan baik-baik.

Meski demonstrasi dijamin dalam sistem demokrasi, kata Megawati, masih terdapat cara musyawarah mufakat.

“Ibu suka mikir, prihatin loh, ngapain hari gini masih demo-demo? Ini ada, ini ada,” kata Megawati sembari menunjuk jajaran menteri yang duduk di sampingnya.

Ingatkan Kades Pilih Presiden Seperti Jokowi

Pada kesempatan tersebut, Megawati juga mengingatkan kepada para kepala desa bahwa saat ini mereka sedang berada di tahun politik.

Menurutnya, namuak orang berpolitik seperti orang berdansa. Mereka tidak memiliki sikap yang jelas, bergabung dengan lebih dari satu kubu.

“Tahun-tahun ini nih politik. Kenapa? Aku melu nek kono atau melu dua-duane (aku ikut di situ atau ikut dua-duanya) pusing. Akhirnya pingsan dewe (sendiri). Gitu loh jadi jangan terbawa arus,” pesan Megawati.

 Baca juga: Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Ia kemudian meminta ribuan kepala desa itu memilih presiden yang baik seperti Joko Widodo.

Megawati mengaku menentukan jalan Jokowi menjadi presiden. Mantan Wali Kota Solo itu pun terbukti bisa mengurus pemerintah.

Meski demikian, ia tetap mengakui bahwa tidak semua pihak bisa menyukai keputusannya.

“Pilih orang yang baik. Seperti Pak Jokowi itu kan saya pilih, karena saya yakin beliau orang baik, oke saya jadikan (sebagai presiden),” kata Megawati.