Bolak-balik AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan "Grusa-grusu" hingga Masalah Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan sekali dua kali saja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam beberapa pidatonya, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bicara lantang tentang sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang menurutnya tidak tepat.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengangkatan guru honorer, program food estate, hingga Undang-undang Cipta Kerja. Pimpinan partai bintang mercy itu juga bolak-balik menyinggung soal perekonomian bangsa.

Bahkan, AHY pernah terang-terangan membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan era pemerintahan sang ayah, SBY.

Baca juga: AHY: Anggaran Negara Terlalu Banyak untuk Proyek Mercusuar, Tak Menyentuh Wong Cilik

Bandingkan dengan SBY

Dalam pidatonya di hadapan ribuan kader yang hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat pada pertengahan September 2022 lalu, AHY mengeklaim bahwa masyarakat rindu dengan kepemimpinan sang ayah.

Menurutnya, pada masa pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi. Bersamaan dengan itu, angka kemiskinan turun signifikan.

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Ini prestasi yang rakyat rindukan,” kata di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

AHY mengeklaim, di bawah kepemimpinan ayahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,5 kali lipat. Sementara, pada era pemerintahan Presiden Jokowi selama 2014-2022, ekonomi hanya naik 1,3 kali lipat.

“Artinya masyarakat kita sejahtera selama 10 tahun (pemerintahan SBY),” klaimnya.

Baca juga: AHY: Pemerintah Saat Ini Tidak Dikelola Dengan Baik, Banyak Program Grasa-Grusu

Masih dalam forum Rapimnas Demokrat, AHY juga sempat membandingkan situasi politik terkini dan masa lalu.

Menurut dia, tidak ada keterbelahan atau polarisasi ketika SBY memimpin. Namun, realita saat ini tidak demikian.

“Dulu pernah dengar politik identitas? Rukun kita semua. Pernah oposisi dihantam? Konferensi Luar Biasa (KLB)? Pernah bungkam pers?” ucapnya.

Kebijakan ugal-ugalan

Kritik berlanjut. Dalam pidatonya di acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022), AHY menyebut bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini.

Kebijakan itu, menurut dia, tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, banyak yang harus menanggung beban berat.

Baca juga: AHY Singgung Utang Pemerintah 8 Tahun Terakhir Naik 3 Kali Lipat

"Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke (bagaimana nanti), harusnya engke kumaha (nanti bagaimana)," kata AHY dikutip dari YouTube Partai Demokrat.

"Terserah aja deh pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silakan. Masa begitu?" tuturnya.

AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat. Ini diperparah dengan terus meroketnya harga bahan-bahan pokok.

Padahal, menurut AHY, rakyat kecil semestinya tidak boleh menjadi korban. Rakyat tidak ingin sesuatu yang muluk-muluk atau proyek besar, tetapi hanya butuh makan layak, mendapat pekerjaan dan berpenghasilan, menyekolahkan anak, dan memperoleh layanan kesehatan.

"Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ucap AHY.

AHY menyebut pemerintah saat ini hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Meski infrastruktur juga penting, kata AHY, tak seharusnya seluruh anggaran negara dipakai untuk program tersebut.

"Kita butuh infrastruktur. Betul? Ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur!" kata AHY.

AHY lantas membandingkan dengan program pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinan SBY.

Ketika itu, pemerintahan SBY memiliki Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangun Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lewat program tersebut, pemerintah membangun infrastruktur darat, laut, dan udara yang menghubungkan Aceh hingga Papua.

Program itu masih terus dilanjutkan hingga kini meski pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi istilah MP3EI tak lagi digunakan.

Baca juga: Demokrat Minta Jokowi Contoh SBY, Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

AHY mengeklaim, meski saat itu pemerintahan SBY menjalankan program pembangunan infrastruktur, tapi, kebijakan yang pro rakyat tidak dilupakan.

"(Pada era SBY) pelayanan kesehatan semakin baik, pendidikan semakin terjangkau, BPJS ada BLT (bantuan langsung tunai), ada raskin (beras untuk keluarga miskin), ada BOS (bantuan operasional sekolah, ada beasiswa santri. Ke mana itu sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa?" ujar AHY berapi-api.

AHY juga menyinggung banyaknya guru honorer saat ini yang tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut dia, situasi sekarang sangat jomplang dengan era SBY yang mana saat itu banyak sekali pegawai honorer ditetapkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Katanya guru-guru tersebut diharapkan bisa mempersiapkan generasi bangsa ke depan, tapi bagaimana mungkin bisa mereka lakukan itu dengan baik ketika kesejahteraan dan nasibnya tidak menentu, tidak jelas, terombang-ambing," kata AHY lagi.

Baca juga: Ketika SBY Curiga dan Megawati Marah dengan Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu...

KUHP hingga UU Ciptaker

Dalam rapat pleno Demokrat yang digelar pertengahan Januari 2023 kemarin, AHY lagi-lagi mengkritik pemerintahan Jokowi. Dalam kesempatan ini, dia menyoroti sejumlah peraturan perundang-undangan.

Pertama, soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang revisinya baru disahkan awal Desember 2022.

AHY menilai, ada potensi pasal karet dalam UU tersebut, khususnya terkait aturan penghinaan presiden, serta pasal tentang demonstrasi dan unjuk rasa.

“Jangan sampai pasal-pasal kontroversial itu digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, membungkam suara kritis masyarakat, bahkan mengkriminalisasi rakyatnya sendiri,” tutur AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Biro Pers Istana/Haryanto Komandan Satgas Bersama Pemenangan Pilkada dan Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana, Selasa (6/3/3018)

Kedua, terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022. Perppu itu diterbitkan pemerintah guna merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Ciptaker) betentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

AHY bilang, sejak awal partainya menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Tak heran jika pada akhirnya MK menyatakan aturan tersebut inkonstitusional bersyarat.

Baca juga: Putusan PN Jakpus Pemilu 2024 Ditunda, SBY: Ada yang Aneh di Negeri Ini

Namun demikian, sekalipun MK menyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, respons pemerintah justru menerbitkan perppu.

Seharusnya, kata AHY, pemerintah memperbaiki UU tersebut dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

“Perppu seharusnya hanya digunakan untuk keadaan genting, dan memaksa. Padahal, tidak ada situasi yang sangat memaksa agar revisi peraturan ini cepat terbit,” katanya.

Food estate hingga utang

Dalam pidato terbarunya di hadapan para kader Demokrat, AHY lagi-lagi menyinggung soal tata kelola pemerintahan saat ini yang menurutnya tidak berjalan baik. AHY berkata, banyak program pemerintah yang terkesan terburu-buru.

"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," katanya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Jokowi: Pajak Dikumpulkan dengan Sulit, tapi Kita Belikan Produk Luar Negeri

AHY menyinggung alokasi anggaran bernilai triliunan rupiah yang digunakan pemerintah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Mantan perwira militer itu menyoroti program food estate atau lumbung pangan yang tengah digalakkan Jokowi di berbagai daerah.

Menurutnya, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan ini. Program food estate dinilai hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tetapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

Padahal, kata AHY, kedaulatan pangan harusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu kepada mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam," ujar AHY.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyinggung soal utang pemerintah yang menurutnya naik tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir di era pemerintahan Jokowi.

"Defisit anggaran coba ditutup dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat," kata AHY.

Baca juga: Jokowi: Logikanya Panen Raya Harga Beras Turun, Ini Kok Endak ...

AHY menjabarkan data Kementerian Keuangan yang menyebut utang pemerintah mencapai Rp 7.733 triliun pada awal tahun 2023. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung mencapai Rp 1.640 triliun.

Menurut dia, utang tersebut merupakan dampak dari persoalan ekonomi Indonesia yang semakin rumit akibat keuangan negara yang tak dikelola dengan baik.

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik (rakyat kecil)," ucap AHY.

Menurut AHY, utang pemerintah itu semakin membebani rakyat. Sebab, sejatinya masyarakatlah yang membayar utang lewat pembayaran pajak.

"Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintah tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah," pungkasnya.