Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/03/2023, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan sekali dua kali saja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam beberapa pidatonya, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bicara lantang tentang sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang menurutnya tidak tepat.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengangkatan guru honorer, program food estate, hingga Undang-undang Cipta Kerja. Pimpinan partai bintang mercy itu juga bolak-balik menyinggung soal perekonomian bangsa.

Bahkan, AHY pernah terang-terangan membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan era pemerintahan sang ayah, SBY.

Baca juga: AHY: Anggaran Negara Terlalu Banyak untuk Proyek Mercusuar, Tak Menyentuh Wong Cilik

Bandingkan dengan SBY

Dalam pidatonya di hadapan ribuan kader yang hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat pada pertengahan September 2022 lalu, AHY mengeklaim bahwa masyarakat rindu dengan kepemimpinan sang ayah.

Menurutnya, pada masa pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi. Bersamaan dengan itu, angka kemiskinan turun signifikan.

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Ini prestasi yang rakyat rindukan,” kata di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

AHY mengeklaim, di bawah kepemimpinan ayahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,5 kali lipat. Sementara, pada era pemerintahan Presiden Jokowi selama 2014-2022, ekonomi hanya naik 1,3 kali lipat.

“Artinya masyarakat kita sejahtera selama 10 tahun (pemerintahan SBY),” klaimnya.

Baca juga: AHY: Pemerintah Saat Ini Tidak Dikelola Dengan Baik, Banyak Program Grasa-Grusu

Masih dalam forum Rapimnas Demokrat, AHY juga sempat membandingkan situasi politik terkini dan masa lalu.

Menurut dia, tidak ada keterbelahan atau polarisasi ketika SBY memimpin. Namun, realita saat ini tidak demikian.

“Dulu pernah dengar politik identitas? Rukun kita semua. Pernah oposisi dihantam? Konferensi Luar Biasa (KLB)? Pernah bungkam pers?” ucapnya.

Kebijakan ugal-ugalan

Kritik berlanjut. Dalam pidatonya di acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022), AHY menyebut bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini.

Kebijakan itu, menurut dia, tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, banyak yang harus menanggung beban berat.

Baca juga: AHY Singgung Utang Pemerintah 8 Tahun Terakhir Naik 3 Kali Lipat

"Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke (bagaimana nanti), harusnya engke kumaha (nanti bagaimana)," kata AHY dikutip dari YouTube Partai Demokrat.

Halaman:


Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com