AHY: Pemerintah Saat Ini Tidak Dikelola Dengan Baik, Banyak Program Grasa-Grusu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pemerintahan saat ini tidak dikelola dengan baik.

Salah satu indikatornya, menurut AHY, banyak kebijakan yang dibuat terburu-buru dan kurang perhitungan.

"Kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak dikelola dengan baik. Banyak program pemerintah dilakukan grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," ujar AHY dalam pidato politiknya di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Dia mencontohkan program pengembangan kawasan pangan berskala luas.

Baca juga: AHY Singgung Utang Pemerintah 8 Tahun Terakhir Naik 3 Kali Lipat

"Apa kabar program food estate?" tutur AHY disambut sorakan ribuan kader Demokrat yang hadir.

Ia mengklaim, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan hidup yang mengkritik kebjakan ini.

Program ini dinilainya hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

"Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," imbuh AHY.

Kebijakan kedua terlihat dari produk perundang-undangan Cipta Kerja yang disebut cacat konstitusi atau inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

"Sejak awal Demokrat menolak UU Ciptaker, kami mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah. Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grusa-grusu," imbuh dia.

"Alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah makin tinggi. Sehingga tidak mengherankan jika MK akhirnya menyatakan UU Ciptaker tadi sebagai produk yang inkonstitusional," sambung AHY.

Baca juga: AHY: Tata Kelola Pemerintahan Saat Ini Tak Berjalan Baik, Banyak Program yang Grusa-grusu

Buruknya tata kelola pemerintah juga terlihat dari respons atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Ciptaker produk inkonstitusonal.

"Selanjutnya bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan UU itu, pemerintah justru meresponsnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker," kata AHY.

Menurut AHY, apa yang dilakukan pemerintah saat ini berimplikasi pada kepercayaan dunia usaha dan investor nasional maupun luar negeri yang menurun.

Baca juga: Pidato Politik, AHY Sampaikan Tiga Hal Pokok dari Ekonomi, Hukum, hingga Pemilu

"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investiasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata AHY.