Bolak-balik AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan "Grusa-grusu" hingga Masalah Ekonomi

"Terserah aja deh pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silakan. Masa begitu?" tuturnya.

AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat. Ini diperparah dengan terus meroketnya harga bahan-bahan pokok.

Padahal, menurut AHY, rakyat kecil semestinya tidak boleh menjadi korban. Rakyat tidak ingin sesuatu yang muluk-muluk atau proyek besar, tetapi hanya butuh makan layak, mendapat pekerjaan dan berpenghasilan, menyekolahkan anak, dan memperoleh layanan kesehatan.

"Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ucap AHY.

AHY menyebut pemerintah saat ini hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Meski infrastruktur juga penting, kata AHY, tak seharusnya seluruh anggaran negara dipakai untuk program tersebut.

"Kita butuh infrastruktur. Betul? Ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur!" kata AHY.

AHY lantas membandingkan dengan program pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinan SBY.

Ketika itu, pemerintahan SBY memiliki Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangun Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lewat program tersebut, pemerintah membangun infrastruktur darat, laut, dan udara yang menghubungkan Aceh hingga Papua.

Program itu masih terus dilanjutkan hingga kini meski pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi istilah MP3EI tak lagi digunakan.

Baca juga: Demokrat Minta Jokowi Contoh SBY, Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

AHY mengeklaim, meski saat itu pemerintahan SBY menjalankan program pembangunan infrastruktur, tapi, kebijakan yang pro rakyat tidak dilupakan.

"(Pada era SBY) pelayanan kesehatan semakin baik, pendidikan semakin terjangkau, BPJS ada BLT (bantuan langsung tunai), ada raskin (beras untuk keluarga miskin), ada BOS (bantuan operasional sekolah, ada beasiswa santri. Ke mana itu sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa?" ujar AHY berapi-api.

AHY juga menyinggung banyaknya guru honorer saat ini yang tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut dia, situasi sekarang sangat jomplang dengan era SBY yang mana saat itu banyak sekali pegawai honorer ditetapkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Katanya guru-guru tersebut diharapkan bisa mempersiapkan generasi bangsa ke depan, tapi bagaimana mungkin bisa mereka lakukan itu dengan baik ketika kesejahteraan dan nasibnya tidak menentu, tidak jelas, terombang-ambing," kata AHY lagi.

Baca juga: Ketika SBY Curiga dan Megawati Marah dengan Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu...

KUHP hingga UU Ciptaker

Dalam rapat pleno Demokrat yang digelar pertengahan Januari 2023 kemarin, AHY lagi-lagi mengkritik pemerintahan Jokowi. Dalam kesempatan ini, dia menyoroti sejumlah peraturan perundang-undangan.