Usai Bertemu Jokowi, Bapanas Umumkan HPP Gabah dan Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengumumkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Pengumuman itu disampaikan usai Arief bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Hari ini kami menghadap Presiden bersama beberapa menteri, dirut pupuk, Wamen BUMN. Pupuk disampaikan mekanisme pupuk itu di Pak Menteri Pertanian," ujar Arief.

Baca juga: Bulog Pekalongan Kesulitan Serap Gabah Petani di 7 Kabupaten, Ini Alasannya

"Sekarang salah satu yang diminta oleh Presiden diselesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP harga pembelian pemerintah kemudian harga eceran tertinggi (gabah dan beras)," lanjutnya.

Arief menuturkan, penetapan HPP untuk gabah dan beras ini menjadi ranah Perum Bulog.

Dia lantas menjelaskan masing-masing HPP yang sudah ditetapkan pemerintah.

Untuk harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.000. Kemudian harga GKP di tingkat penggilingan Rp 5.100.

Baca juga: Jokowi Minta Bulog Maksimal Serap Gabah Petani

Sementara itu, untuk harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200. Lalu GKG di gudang Perum Bulog Rp 6.300.

"Kemudian beras di gudang perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp 9.950," jelas Arief.

Selain itu, dia juga menjelaskan perhitungan harga eceran tertinggi atau HET beras berdasarkan zonasi.

Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi.

Baca juga: Jokowi: Harga Gabah Harus Segera Ditentukan, Jangan Sampai Jatuh

Zona 2 meliputi Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu, NTT dan Kalimantan.

Zona 3 meliputi Maluku dan Papua.

"Untuk HET beras medium zona 1 Rp 10.900, untuk zona 2 Rp 11.500, zona 3 Rp 11.800," ungkap Arief.

"Kemudian untuk beras premium zona 1 Rp 13.900, zona 2 Rp 14.400, dan zona 3 Rp 14.800," lanjutnya.

Arief menambahkan, Presiden Jokowi sudah meminta penetapan HPP ini segera diumumkan.

"Sedangkan perundangannya dalam proses, sehingga ini bisa dapat diberlakukan segera," tambahnya.