Salin Artikel

Usai Bertemu Jokowi, Bapanas Umumkan HPP Gabah dan Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengumumkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Pengumuman itu disampaikan usai Arief bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Hari ini kami menghadap Presiden bersama beberapa menteri, dirut pupuk, Wamen BUMN. Pupuk disampaikan mekanisme pupuk itu di Pak Menteri Pertanian," ujar Arief.

"Sekarang salah satu yang diminta oleh Presiden diselesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP harga pembelian pemerintah kemudian harga eceran tertinggi (gabah dan beras)," lanjutnya.

Arief menuturkan, penetapan HPP untuk gabah dan beras ini menjadi ranah Perum Bulog.

Dia lantas menjelaskan masing-masing HPP yang sudah ditetapkan pemerintah.

Untuk harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.000. Kemudian harga GKP di tingkat penggilingan Rp 5.100.

Sementara itu, untuk harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200. Lalu GKG di gudang Perum Bulog Rp 6.300.

"Kemudian beras di gudang perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp 9.950," jelas Arief.

Selain itu, dia juga menjelaskan perhitungan harga eceran tertinggi atau HET beras berdasarkan zonasi.

Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi.

Zona 2 meliputi Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu, NTT dan Kalimantan.

Zona 3 meliputi Maluku dan Papua.

"Untuk HET beras medium zona 1 Rp 10.900, untuk zona 2 Rp 11.500, zona 3 Rp 11.800," ungkap Arief.

"Kemudian untuk beras premium zona 1 Rp 13.900, zona 2 Rp 14.400, dan zona 3 Rp 14.800," lanjutnya.

Arief menambahkan, Presiden Jokowi sudah meminta penetapan HPP ini segera diumumkan.

"Sedangkan perundangannya dalam proses, sehingga ini bisa dapat diberlakukan segera," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/15/16113301/usai-bertemu-jokowi-bapanas-umumkan-hpp-gabah-dan-beras

Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke