Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Paling Loyal dan Tak Sibuk Dukung Ganjar Dinilai Jadi Alasan PDI-P Dekati PPP

Kompas.com - 08/03/2023, 08:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan bukan tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan berkoalisi dengan PDI-P pada Pemilu 2024.

Ada sejumlah faktor yang bisa jadi alasan kedua partai ini berpeluang membangun koalisi.

Pertama, Dedi melihat PPP menjadi partai paling loyal dalam koalisi pemerintahan saat ini. Hal ini dianggap jadi salah satu pertimbangan PDI-P mendekati PPP dalam langkah membangun koalisi.

"PPP menjadi partai paling loyal dalam koalisi saat ini, termasuk yang paling senyap dalam membuat kegaduhan utamanya dengan PDI-P. Dan bukan tidak mungkin, PPP akan berkoalisi dengan PDI-P di Pemilu 2024 nanti," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Soal Penjajakan Koalisi dengan PDI-P, PPP: Enggak Ada Tanda-tanda KIB Akan Bubar

Dedi mencontohkan sikap PPP tetap menjaga hubungan dengan PDI-P, termasuk soal pencapresan.

Soal calon presiden, misalnya, PPP dianggap tidak sibuk mendukung Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo.

Geliat itu, tambah Dedi, tak seperti dua partai politik lainnya di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Golkar dan PAN yang terlihat gencar menginginkan Ganjar pada Pilpres 2024.

"Hal itu sangat mungkin sebagai bentuk khidmat PPP ke PDI-P," nilai Dedi.

Baca juga: Golkar Tetap Ngotot Airlangga Capres meski PPP Khawatir KIB Akan Buntu

Geliat yang tidak sibuk mengusung Ganjar itu dianggap menjadi satu alasan PDI-P ingin melakukan penjajakan kerja sama politik dengan partai berlambang kabah tersebut.

Selain itu, lanjut Dedi, relasi antara PDI-P dan PPP yang sudah terjalin sejak lama semakin membuat peluang kerja sama politik kedua partai untuk Pemilu 2024 dapat terlaksana.

Kendati demikian, Dedi mengungkap peta politik koalisi yang ada saat ini bisa berubah jika PDI-P bekerja sama dengan PPP nantinya.

"Jika situasi berubah, peluangnya PPP bergeser ke PDI-P, tanpa melibatkan KIB," ucap Dedi.

"Mitra KIB sendiri sangat mungkin mencari koalisi baru, semisal Golkar merapat ke Nasdem, PAN ke Gerindra. Semua serba mungkin," pungkasnya.

Baca juga: PDI-P Beberkan Sejumlah Alasan Jajaki Kerja Sama Politik dengan PPP

Diberitakan sebelumnya, dua partai politik yaitu PPP dan PDI-P dikabarkan membuka kemungkinan kerja sama politik untuk Pemilu 2024.

Hal itu diketahui usai Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy pada 1 Maret 2023.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com