Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tetap Ngotot Airlangga Capres meski PPP Khawatir KIB Akan Buntu

Kompas.com - 07/03/2023, 19:59 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tetap bersikeras ingin mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024, meski Partai Persatuan Pembangunan (PPP) khawatir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengalami kebuntuan karena tak kunjung ada penetapan capres-cawapres.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, pihaknya akan berpegang pada hasil keputusan Munas Golkar 2019 silam.

"Golkar masih tetap berpegang hasil keputusan Munas 2019, yaitu Airlangga sebagai capres," ujar Melchias saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Ia juga memastikan Golkar dan KIB akan bersikap di waktu yang tepat.

Baca juga: PAN dan PPP Bakal Dikunjungi PDI-P, Golkar Tegaskan KIB Tetap Solid

Ia kemudian mengingatkan bahwa segala hal bisa terjadi dalam politik yang sifatnya sangat dinamis.

"Belanda masih jauh. Dan politik itu dinamis dari segala aspek. Jadi, pada saat yang tepat, Golkar dan KIB akan bersikap," kata Melchias.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya juga ngotot bahwa keputusan menetapkan Airlangga sebagai Capres 2024 harus dipatuhi.

Menurutnya, jika ingin mengubah keputusan tersebut, maka diperlukan sebuah forum untuk menciptakan keputusan baru.

"Calon Golkar tetap Airlangga Hartarto. Itu keputusan Munas yang harus dipatuhi. Untuk merubahnya diperlukan keputusan baru yang diambil pada forum setingkat. Itulah tertib organisasi, tertib berpartai," kata Tantowi, Selasa.

Baca juga: PPP Khawatir KIB Mengalami Kebuntuan soal Capres-Cawapres

Tantowi mengatakan, terkait capres-cawapres dari KIB, harus menunggu kemufakatan antara ketiga partai di KIB.

Ia menyebut bahwa semua pimpinan partai di KIB sepakat akan menentukan capres-cawapres dalam sebuah forum khusus.

"Siapa yang nanti akan menjadi capres dan cawapres KIB, kita tunggu hasil kemufakatan parpol-parpol KIB. Semua pimpinan partai koalisi sepakat hal itu akan diputuskan dalam forum yang akan dibuat khusus buat itu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy khawatir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengalami kebuntuan terkait penentuan capres-cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Apalagi, hingga saat ini, koalisi bentukan Partai Golkar, PPP, dan PAN itu masih belum menentukan capres-cawapres pilihan mereka.

Baca juga: Soal Penjajakan Koalisi dengan PDI-P, PPP: Enggak Ada Tanda-tanda KIB Akan Bubar

"Betul (berpotensi tidak mencapai titik temu). Makanya, saat ini partai-partai KIB juga membuka komunikasi dengan parpol-parpol lain," ujar Romahurmuziy saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Romahurmuziy mengatakan, masing-masing partai di KIB memiliki aspirasinya masing-masing terkait pasangan capres dan cawapres.

Misalnya, PAN yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir untuk maju di Pilpres 2024.

Pilihan PAN itu berbeda dengan PPP dan Golkar, di mana PPP baru menentukan cawapres, yakni antara Sandiaga Uno atau Erick Thohir. Sementara Golkar baru menentukan Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Bisa saja KIB nanti berbeda aspirasi ujungnya soal capres dan cawapres," kata Romahurmuziy.

Baca juga: Golkar Apresiasi PAN yang Munculkan Duet Ganjar-Erick, tapi Kukuh Dukung Airlangga Jadi Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com