Jokowi Sentil Sri Mulyani soal Pejabat Pamer Kekayaan: Pantas Rakyat Kecewa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas soal Program Pemerintah untuk 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Rapat tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota Kabinet Indonesia Maju. Tak terkecuali Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Presiden langsung menyinggung Menkeu Sri Mulyani saat membuka rapat.

"Yang pertama, yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024 saya minta langsung ke Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara detil mengenai ini," ujar Jokowi.

"Yang paling penting satu aja untuk urusan ini. Jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Entar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan," ungkap dia.

Baca juga: KPK Sebut PPATK Endus Transaksi Mencurigakan Rafael Sejak 2003

Selanjutnya, Presiden menyinggung soal reformasi birokrasi yang tujuan utamanya agar masyarakat terlayani secara baik, efektif, dan akuntabel.

Presiden kemudian menyebutkan reaksi publik atas peristiwa yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai baru-baru ini.

Kedua, Direktorat Jenderal tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Jokowi, kekecewaan masyarakat terlihat dari komentar-komentar di media sosial.

"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah," ujar Jokowi.

Baca juga: Sosok Eko Darmanto, Dicopot dari Kepala Bea Cukai Yogyakarta karena Sering Pamer Kemewahan di Medsos

Tak hanya pegawai pajak dan bea cukai, Jokowi juga memberikan penekanan pada jajaran kepolisian, aparat hukum lain dan aparat birokrasi lainnya agar berhati-hati.

"Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa," ungkap Jokowi.

"Karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis," tutur Kepala Negara.

Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada semua menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajarannya.

Baca juga: KPK Dalami Aset Rafael di Yogyakarta: Jumlahnya Enggak Istimewa tapi Utangnya Istimewa

Menurut Jokowi, jajaran kementerian dan lembaga harus diingatkan lagi soal hal-hal yang boleh dan tak boleh dilakukan.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para (aparat) di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan," ucapnya.

"Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya," tambah Jokowi.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menjadi sorotan masyarakat karena peristiwa yang menyeret salah satu pejabatnya, Rafel Alun Trisambodo.

Rafael menjadi perhatian lantaran memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar melebihi para atasannya di Kementerian Keuangan.

Selain itu, keluarga Rafael pun kerap memamerkan harta di media sosial.

Selain itu, publik juga menyoroti Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta yang kerap memamerkan harta kekayaan di akun Instagram pribadinya.