Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Anggap Deklarasi Lisan AHY yang Dukung Anies Capres Tidak Cukup: Harus Forum Resmi

Kompas.com - 24/02/2023, 18:36 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Partai Demokrat segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) secara resmi.

Ia menganggap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendukung Anies beberapa waktu lalu, tak bisa dianggap sebagai deklarasi partai yang resmi.

“Kalau keputusan itu kan diambil dalam forum resmi kepartaian, entah rapat kerja nasional, entah itu rapat majelis tinggi,” sebut Ali pada Kompas.com, Jumat (24/2/2023).

Baca juga: Pastikan PDI-P Tak Berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS, Hasto: Kami Jelas Berbeda

“Sehingga pencalonan itu ditetapkan bukan dengan rilis, tapi dengan suatu putusan,” sambungnya.

Ia menyatakan hal itu mesti dilakukan untuk menghindari adanya gugatan dari pihak lain yang tak sepakat dengan pengusungan Anies sebagai capres.

“Yang kita hindari adalah ketika kemudian hari ada orang atau kader yang tidak setuju tentang putusan tersebut bisa menggugat, karena tidak diambil lewat keputusan resmi,” paparnya.

Baca juga: Tak Undang Nasdem-Demokrat Saat Deklarasi Anies Hari Ini, PKS: Semua Mengerti dan Tetap Kompak

Ali mengaku dorongan itu telah disampaikan Nasdem pada Demokrat dalam pertemuan di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Dalam pandangannya, Demokrat harus menempuh mekanisme resmi dalam proses pengusungan capres. Sehingga putusan itu tertulis dalam surat keputusan partai yang memiliki kekuatan hukum.

Sebab, syarat mendaftarkan calon presiden (capres) yang harus diberikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) berisi surat keputusan dukungan.

“Tentu ini harus diperhatikan betul administrasinya, sehingga tidak terjadi kecacatan dalam proses ke depan,” imbuh dia.

Baca juga: Anies-AHY Dinilai Bisa Jadi Solusi Kebuntuan Cawapres Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra telah menyatakan bahwa pernyataan AHY soal deklarasi Anies sebagai capres merupakan sikap resmi Demokrat.

Ia mengatakan mekanisme internal partai pun telah berjalan soal keputusan penentuan koalisi, dan pengusungan capres.

Maka, Demokrat hanya tinggal menunggu Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama menandatangani nota kerja sama untuk mendeklarasikan Koalisi Perubahan.

“Tinggal menunggu kesepakatan bersama kami bertiga mengenai timing yang tepat. Inilah kekuatan Koalisi Perubahan. Tiga parpol berada dalam posisi setara,” ucap dia.

Adapun Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah menyatakan bahwa pihaknya mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Keputusan itu disampaikan di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Sedangkan Nasdem menjadi parpol pertama yang mendeklarasikan Anies pada 3 Oktober 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com