Salin Artikel

Nasdem Anggap Deklarasi Lisan AHY yang Dukung Anies Capres Tidak Cukup: Harus Forum Resmi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Partai Demokrat segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) secara resmi.

Ia menganggap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendukung Anies beberapa waktu lalu, tak bisa dianggap sebagai deklarasi partai yang resmi.

“Kalau keputusan itu kan diambil dalam forum resmi kepartaian, entah rapat kerja nasional, entah itu rapat majelis tinggi,” sebut Ali pada Kompas.com, Jumat (24/2/2023).

“Sehingga pencalonan itu ditetapkan bukan dengan rilis, tapi dengan suatu putusan,” sambungnya.

Ia menyatakan hal itu mesti dilakukan untuk menghindari adanya gugatan dari pihak lain yang tak sepakat dengan pengusungan Anies sebagai capres.

“Yang kita hindari adalah ketika kemudian hari ada orang atau kader yang tidak setuju tentang putusan tersebut bisa menggugat, karena tidak diambil lewat keputusan resmi,” paparnya.

Ali mengaku dorongan itu telah disampaikan Nasdem pada Demokrat dalam pertemuan di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Dalam pandangannya, Demokrat harus menempuh mekanisme resmi dalam proses pengusungan capres. Sehingga putusan itu tertulis dalam surat keputusan partai yang memiliki kekuatan hukum.

Sebab, syarat mendaftarkan calon presiden (capres) yang harus diberikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) berisi surat keputusan dukungan.

“Tentu ini harus diperhatikan betul administrasinya, sehingga tidak terjadi kecacatan dalam proses ke depan,” imbuh dia.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra telah menyatakan bahwa pernyataan AHY soal deklarasi Anies sebagai capres merupakan sikap resmi Demokrat.

Ia mengatakan mekanisme internal partai pun telah berjalan soal keputusan penentuan koalisi, dan pengusungan capres.

Maka, Demokrat hanya tinggal menunggu Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama menandatangani nota kerja sama untuk mendeklarasikan Koalisi Perubahan.

“Tinggal menunggu kesepakatan bersama kami bertiga mengenai timing yang tepat. Inilah kekuatan Koalisi Perubahan. Tiga parpol berada dalam posisi setara,” ucap dia.

Adapun Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah menyatakan bahwa pihaknya mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Keputusan itu disampaikan di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Sedangkan Nasdem menjadi parpol pertama yang mendeklarasikan Anies pada 3 Oktober 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/24/18364401/nasdem-anggap-deklarasi-lisan-ahy-yang-dukung-anies-capres-tidak-cukup-harus

Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke