Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Ditunggu, Terobosan untuk Layanan Kesehatan Tersier

Kompas.com - 24/02/2023, 05:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

RENCANA peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan pratama oleh Kementerian Kesehatan kiranya perlu diacungi jempol. Banyak yang akan dilakukan oleh Kemenkes, antara lain revitalisasi seluruh puskesmas dan posyandu di 300.000 dusun (Kompas.id, 22/2/2023).

Pelayanan semua puskesmas di negeri ini akan dibuat standar, dengan menambah fasilitas, peralatan, dan tenaga medis yang kurang pada banyak puskesmas.

Contohnya, setiap puskesmas akan memiliki alat USG dan alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan berbagai jenis penyakit, seperti tuberkulosis, malaria, dan HIV.

Ragam vaksinasi akan lebih lengkap, meliputi 14 antigen yang diberikan untuk anak, seperti vaksin pneumococcal conjugate vaccine (PCV), vaksin rotavirus, dan vaksin human papilloma virus (HPV).

Pengguna layanan juga akan lebih lengkap, mulai dari ibu hamil, balita, anak-anak, dewasa hingga lansia.

Namun fungsi utama puskesmas tetap dalam jalur promotif dan preventif. Sedangkan layanan penyembuhan atau kuratif menjadi tugas rumah sakit, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Tidak hanya itu, layanan pendaftaran dan sistem rujukan dalam pengobatan antarfasilitas kesehatan sesuai ketentuan BPJS pun akan, bahkan sudah, dapat diselenggarakan secara daring oleh banyak puskesmas, agar lebih cepat dan untuk mengurangi panjangnya antrean.

Jika rencana ini berjalan lancar, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan tingkat pratama yang berkualitas, dengan biaya murah, bahkan gratis untuk peserta BPJS.

Jika pemerintah daerah ikut berpartisipasi, maka gedung dan sarana fisik puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat dasar lain akan lebih mentereng, tidak kalah dengan rumah sakit swasta.

Kesimpulannya, masyarakat di seluruh wilayah negeri ini akan mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat dasar yang lebih baik dan setara, dalam waktu dekat.

Kendala di rumah sakit

Tantangan yang lebih besar terjadi di tingkat pelayanan yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit pemerintah. Semakin tinggi kelas rumah sakit, semakin besar kendalanya.

Setidaknya dua hal yang menjadi kendala untuk pelayanan yang lebih baik pada tingkat sekunder dan tersier, yaitu dokter spesialis dan peralatan kesehatan.

Sudah umum diketahui bahwa jumlah dokter spesialis, dalam banyak keahlian, sangat terbatas dibandingkan kebutuhannya. Demikian juga untuk peralatan kesehatan yang cukup canggih.

Tanpa data-data yang lengkap, keterbatasan dokter spesialis dan peralatan kesehatan terlihat jelas dari panjangnya antrean pasien untuk mendapatkan layanan tersebut.

Para pasien yang mendaftar secara daring untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis tertentu di rumah sakit peserta program BPJS akan mendapat waktu yang lama, bisa beberapa minggu.

Adapun pasien yang tidak bisa mendaftar secara online, namun langsung datang ke rumah sakit atau on-site, harus antre sejak dini hari.

Namun jika kuota pasien untuk pendaftar secara langsung di poliklinik yang dituju sudah habis, maka ia harus datang lebih pagi lagi pada hari lain. Ini cukup merepotkan bagi pasien yang tinggal jauh dari lokasi rumah sakit.

Demikian juga untuk mendapatkan layanan pemeriksaan yang menggunakan peralatan canggih, seperti magnetic resonance imaging (MRI), harus menunggu selama berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan.

Pasien yang ingin mendapatkan hasil pemeriksaan dengan segera karena kegawatan penyakitnya harus melakukannya di rumah sakit swasta atau berobat ke luar negeri.

Pasien yang tidak memiliki dana banyak harus menerima nasib untuk mendapat giliran pemeriksaan atau operasi yang cukup lama, atau berikhtiar dengan pengobatan alternatif.

Hal-hal yang diuraikan di atas itu adalah masalah klasik yang semakin hari semakin bertambah akut.

Tanpa ada terobosan yang efektif, maka sebagian warga masyarakat akan merasa bahwa berobat di negeri ini masih sulit, kendati murah karena ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS sudah tidak defisit lagi.

Kita berharap agar otoritas kesehatan, khususnya Kementerian Kesehatan dan BPJS, segera menyelesaikan masalah pengobatan di tingkat tersier ini dengan bijak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

Nasional
Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Nasional
Jaksa KPK Pikir-Pikir atas Vonis 8 Tahun Penjara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Jaksa KPK Pikir-Pikir atas Vonis 8 Tahun Penjara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Menkeu Sebut Pemerintah Sedang Hitung Kenaikan Gaji untuk PNS, TNI, dan Polri

Menkeu Sebut Pemerintah Sedang Hitung Kenaikan Gaji untuk PNS, TNI, dan Polri

Nasional
Sandiaga Uno Tak Goda PKS Keluar dari Koalisi Perubahan, Sohibul: Justru Ingin Jadi Kader

Sandiaga Uno Tak Goda PKS Keluar dari Koalisi Perubahan, Sohibul: Justru Ingin Jadi Kader

Nasional
Wapres Ingin Demam Olahraga Dimulai dari Sekolah

Wapres Ingin Demam Olahraga Dimulai dari Sekolah

Nasional
Jokowi Sebut ada 30 ASN yang Sudah Siap Segera Pindah ke IKN

Jokowi Sebut ada 30 ASN yang Sudah Siap Segera Pindah ke IKN

Nasional
Ketua PN Jakpus Tak Hadiri Panggilan KY, Jubir: Sedang Pendidikan di Lemhannas

Ketua PN Jakpus Tak Hadiri Panggilan KY, Jubir: Sedang Pendidikan di Lemhannas

Nasional
Tata Kelola ASN Makin Baik, Kemenkumham Sabet 3 Penghargaan BKN Award 2023

Tata Kelola ASN Makin Baik, Kemenkumham Sabet 3 Penghargaan BKN Award 2023

Nasional
Sri Mulyani Sebut Jokowi Akan Umumkan Kenaikan Gaji PNS pada Agustus 2023

Sri Mulyani Sebut Jokowi Akan Umumkan Kenaikan Gaji PNS pada Agustus 2023

Nasional
MA Tolak Kasasi Eks Pegawai KPK soal TWK

MA Tolak Kasasi Eks Pegawai KPK soal TWK

Nasional
Viral, Netizen Bandingkan Berobat di Penang dengan Indonesia, Gus Imin Sentil Kemenkes

Viral, Netizen Bandingkan Berobat di Penang dengan Indonesia, Gus Imin Sentil Kemenkes

Nasional
Diduga Jadi Perantara Suap, Windy Purnama Saksi Kunci Aliran Korupsi BTS Kominfo?

Diduga Jadi Perantara Suap, Windy Purnama Saksi Kunci Aliran Korupsi BTS Kominfo?

Nasional
8 Fraksi DPR Harap MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka

8 Fraksi DPR Harap MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com