Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Zulhas, Din Syamsuddin Cerita Pernah Usulkan PAN Jadi Parpol Utama Muhammadiyah

Kompas.com - 23/02/2023, 15:57 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan Partai Amanat Nasional (PAN) punya kedekatan dengan Muhammadiyah.

Hal itu disampaikan pasca pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di kediamannya, Jalan Margasatwa Raya No 27, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

“Saat saya menjabat Ketum PP Muhammadiyah pernah mengajukan agar PAN dijadikan partai utama warga Muhammadiyah,” tutur Din Syamsuddin pada awak media.

Baca juga: Ditanya Soal Eks Ketum Parpol Gabung PAN 26 Februari, Zulhas: Pertemuan Legislatif dengan Presiden

Ia menyampaikan, kedekatan itu juga terbangun karena banyak tokoh Muhammadiyah yang turut serta mendirikan PAN.

“Bahkan nyaris dianggap sebagai partai warga Muhammadiyah oleh orang luar,” sebut dia.

Din Syamsuddin menjelaskan, Muhammadiyah memang tidak berafiliasi dengan partai politik (parpol) mana pun. Namun, memberikann kebebasan kepada anggotanya untuk bergabung dengan parpol.

Ide untuk menjadikan PAN sebagai parpol utama pernah diutarakannya, karena banyak warga Muhammadiyah yang menjadi kader parpol berlambang matahari itu.

Baca juga: Ditanya Soal Mantan Ketum Parpol Bakal Gabung PAN, Zulhas: Nanti, Pada Saatnya

“Mayoritas (bergabung) ke PAN. Oleh sebab itu saya usulkan, jadikan PAN sebagai partai utama warga Muhammadiyah,” ucapnya.

Terakhir ia mengaku bakal mendukung Zulhas jika nantinya diusung untuk menjadi calon presiden (capres).

“Kalau beliau bersedia, dan nanti dinyatakan entah koalisi mana menjadi capres, insya Allah saya akan mendukung beliau,” imbuh dia.

Adapun Zulhas menjadi salah satu figur yang diusulkan PAN untuk diusung menjadi capres.

Baca juga: Waketum PAN Sebut Zulhas dan Erick Thohir Miliki Kedekatan seperti Kakak-Adik

Selain Menteri Perdagangan (Mendag) itu, PAN juga tengah mempertimbangkan untuk mengusung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Saat ini PAN telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golkar.

Sementara Golkar ingin mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto, dan PPP tertarik mendorong Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com