SEAFDEC Ingin Kenalkan Program Prioritas Kementerian KP ke Negara-negara Asia Tenggara

“Kami mendorong kemitraan dengan SEAFDEC dalam rangka implementasi program prioritas Kementerian KP dan BRSDM,” ungkapnya.

Nyoman menegaskan, Kementerian KP berkomitmen mendorong implementasi pembangunan ekonomi biru melalui lima program strategis.

Pertama, penambahan luas kawasan konservasi laut dengan target 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia. Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis pada kuota.

Ketiga, pembangunan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Keempat, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

“Untuk mendukung kelima program prioritas Kementerian KP tersebut, kami telah menetapkan program prioritas BRSDM,” ujar pria yang menjadi Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia tersebut.

Baca juga: Kukuhkan Profesor Vokasi KP, Menteri Trenggono Paparkan 5 Strategi Kebijakan Ekonomi Biru

Program pertama adalah Vocational Goes to Actors (Voga) yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui satuan-satuan pendidikan yang bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII).

Sementara itu, pelatihan diselenggarakan melalui enam balai pendidikan dan pelatihan (diklat) dan penyuluhan dilakukan para penyuluh perikanan di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Program kedua adalah SFV yang merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna.

“Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” jelas Nyoman.

BRSDM memiliki dua konsep SFV, yakni SFV berbasis desa dan SFV berbasis unit pelaksana teknis (UPT).

Baca juga: Kementerian KP Rilis Capaian Pengembangan SDM, BRSDM Pegang Peranan Penting

Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya. Dengan begitu, saing desa diharapkan dapat meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk diketahui, upaya penguatan kerja sama kelautan dan perikanan terus dilakukan Kementerian KP di era kepemimpinan Menteri KP Trenggono.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membina hubungan baik dalam rangka mendukung soft diplomacy Indonesia di tingkat regional.

Selain itu, kerja sama perikanan juga bertujuan mendukung dan mengarahkan kebijakan internasional yang sesuai dengan visi, misi, dan serta sejalan dengan program strategis Kementerian KP.

Turut hadir pada audiensi tersebut, antara lain Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian KP Ari Prabowo sebagai National Coordinator SEAFDEC untuk Indonesia serta Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Rudi Alek Wahyudin sebagai Chief Inland Fishery Resources Development and Management Department SEAFDEC.

Kemudian, hadir pula perwakilan dari unit eselon I lingkup Kementerian KP serta Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang.

Baca juga: Lewat IFish, Kementerian KP dan FAO Kembangkan Model Pengelolaan Perairan Darat Berkelanjutan di Jabar

Sementara itu, SEAFDEC diwakili oleh Policy and Program Coordinator Worawit Wanchana dan Project Planning and Management Division Head Isara Chanrachkij.