SEAFDEC Ingin Kenalkan Program Prioritas Kementerian KP ke Negara-negara Asia Tenggara

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) menggandeng The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mendukung program-program prioritas Kementerian KP dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).  

Kesepakatan itu terjadi setelah Kementerian KP beraudiensi dengan SEAFDEC di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

SEAFDEC merupakan organisasi antarpemerintah yang didirikan Jepang, Singapura, dan Thailand pada tanggal 28 Desember 1967.

Organisasi ini bertujuan mendukung pengembangan perikanan di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEAFDEC adalah seluruh negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Jepang.

Pada kesempatan itu, delegasi SEAFDEC mengapresiasi dan menyambut baik program prioritas Kementerian KP dan BRSDM.

Sekretaris Jenderal SEAFDEC Malinee Smithrithee bahkan tertarik mendorong program prioritas Kementerian KP, khususnya program Bulan Cinta Laut menjadi program regional di Asia Tenggara.

Pasalnya, program Bulan Cinta Laut sejalan dengan inisiasi SEAFDEC dalam memerangi sampah plastik di laut.

SEAFDEC juga tertarik membawa program prioritas BRSDM, khususnya smart fisheries village (SFV) atau desa perikanan cerdas, menjadi program regional di Asia Tenggara.

Sebab, program SFV menjadi terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat serta mengedukasi anak-anak dan generasi muda.

Desa Panembangan yang menjadi pilot project program SFV juga mendapat apresiasi dari SEAFDEC karena memadukan sektor perikanan dengan pertanian dan pariwisata.

SEAFDEC juga memandang Indonesia memiliki keunggulan dalam pengelolaan perikanan. Untuk itu Indonesia diundang untuk menjadi tenaga ahli bagi SEAFDEC. Sebaliknya, Indonesia juga bisa mendapatkan pelatihan dari SEAFDEC.

Pada kesmpatan yang sama, Kepala BRSDM Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mendorong pelatihan dari kegiatan SEAFDEC seperti training of trainers bagi tenaga pendidik, instruktur, widyaiswara, dan sebagainya.

Nyoman juga mendorong kemitraan dengan SEAFDEC melalui sister program antara satuan-satuan pendidikan lingkup Kementerian KP dengan institusi pendidikan di negara-negara anggota SEAFDEC.

Kemitraan tersebut dapat dilakukan baik melalui luring, daring, maupun hibrida.

Program prioritas KP

Pada kesempatan yang sama, Nyoman menyatakan, implementasi program prioritas Kementerian KP dan BRSDM memerlukan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

“Kami mendorong kemitraan dengan SEAFDEC dalam rangka implementasi program prioritas Kementerian KP dan BRSDM,” ungkapnya.

Nyoman menegaskan, Kementerian KP berkomitmen mendorong implementasi pembangunan ekonomi biru melalui lima program strategis.

Pertama, penambahan luas kawasan konservasi laut dengan target 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia. Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis pada kuota.

Ketiga, pembangunan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Keempat, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

“Untuk mendukung kelima program prioritas Kementerian KP tersebut, kami telah menetapkan program prioritas BRSDM,” ujar pria yang menjadi Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia tersebut.

Program pertama adalah Vocational Goes to Actors (Voga) yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui satuan-satuan pendidikan yang bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII).

Sementara itu, pelatihan diselenggarakan melalui enam balai pendidikan dan pelatihan (diklat) dan penyuluhan dilakukan para penyuluh perikanan di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Program kedua adalah SFV yang merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna.

“Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” jelas Nyoman.

BRSDM memiliki dua konsep SFV, yakni SFV berbasis desa dan SFV berbasis unit pelaksana teknis (UPT).

Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya. Dengan begitu, saing desa diharapkan dapat meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk diketahui, upaya penguatan kerja sama kelautan dan perikanan terus dilakukan Kementerian KP di era kepemimpinan Menteri KP Trenggono.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membina hubungan baik dalam rangka mendukung soft diplomacy Indonesia di tingkat regional.

Selain itu, kerja sama perikanan juga bertujuan mendukung dan mengarahkan kebijakan internasional yang sesuai dengan visi, misi, dan serta sejalan dengan program strategis Kementerian KP.

Turut hadir pada audiensi tersebut, antara lain Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian KP Ari Prabowo sebagai National Coordinator SEAFDEC untuk Indonesia serta Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Rudi Alek Wahyudin sebagai Chief Inland Fishery Resources Development and Management Department SEAFDEC.

Kemudian, hadir pula perwakilan dari unit eselon I lingkup Kementerian KP serta Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang.

Sementara itu, SEAFDEC diwakili oleh Policy and Program Coordinator Worawit Wanchana dan Project Planning and Management Division Head Isara Chanrachkij.