Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lewat IFish, Kementerian KP dan FAO Kembangkan Model Pengelolaan Perairan Darat Berkelanjutan di Jabar

Kompas.com - 18/01/2023, 20:26 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) melakukan kajian Pengelolaan Perikanan dan Keberlanjutan Populasi Sumber Daya Ikan melalui proyek IFish.

Kerja sama tersebut didanai langsung oleh The Global Environment Facility (GEF). Hasil kajian tersebut disahkan menjadi peraturan daerah (perda) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

Kepala Pusat Riset Perikanan BRSDM sekaligus National Program Coordinator IFish Yayan Hikmayani mengatakan, proyek IFish mulai berkecimpung di Kabupaten Sukabumi sejak 2018 melalui kegiatan demonstrasi pembesaran benih (glass eel) sidat jenis Anguilla bicolor.

“Hingga saat ini benih sidat masih mengandalkan tangkapan di alam dengan tingkat harapan hidup yang sangat rendah. Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam technical working group pengelolaan perikanan perairan darat yang diinisiasi oleh proyek IFish,” ungkap Yayan dalam keterangan persnya, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Sebagai informasi, berdasarkan masukan dari para pihak, disepakati upaya pelestarian sidat dan keanekaragaman hayati perairan darat lainnya membutuhkan kebijakan komprehensif yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Pengesahan perda yang dilakukan di Sukabumi pada Minggu (15/1/2023) itu mengatur integrasi tata kelola dan sinergi para pihak,

Tujuannya untuk memastikan sumber daya perairan darat di Kabupaten Sukabumi dapat dimanfaatkan secara lestari dan mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Yayan menjelaskan, pendataan berkala proyek IFish sudah dilakukan sejak 2021. Terdapat sekitar 40 persen hasil tangkapan ikan sungai yang menjadi konsumsi keluarga di Sukabumi.

Kemudian, 11 persen lainnya dijual sebagai mata perairan darat yang penting untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

“Kekayaan sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Sukabumi harus mendapat perhatian dari semua pihak, karena kabupaten ini merupakan jalur strategis migrasi ikan sidat," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Yayan, Kabupaten Sukabumi harus memiliki peraturan yang disusun berdasarkan riset para ahli serta science based policy.

"Agar langkah pengelolaan di sektor perikanan perairan darat dapat dilakukan secara jangka panjang, sehingga dapat terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Gyoza Ikan, Diikuti 1.078 Peserta dari 34 Provinsi di Indonesia

BRSDM Kementerian KP bekerja sama dengan FAO mengembangkan model pengelolaan perairan darat benih sidat berkelanjutan di Jawa Barat melalui proyek IFish. DOK. Humas BRSDM BRSDM Kementerian KP bekerja sama dengan FAO mengembangkan model pengelolaan perairan darat benih sidat berkelanjutan di Jawa Barat melalui proyek IFish.

Ia menambahkan, pihaknya memberikan perhatian besar terhadap perairan darat di Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam pengelolaan ikan sidat.

Maka dari itu Kementerian KP menjadikan kabupaten tersebut sebagai daerah percontohan dalam pengelolaan ikan darat di Indonesia.

Pengelolaan perikanan darat, sebut Yayan, memiliki tantangan yang besar, sehingga harus dilakukan secara bersamaan mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha dari perikanan darat ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com