Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dudung Jelaskan Alasan Tak Hadir Lagi dalam Rapat DPR

Kompas.com - 09/02/2023, 19:27 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan alasan dirinya tidak hadir lagi dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Terbaru, mantan Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) dan Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad) itu kembali tak hadir dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dan TNI, pada Kamis (2/2/2023).

Dudung mengatakan bahwa ia melakukan kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang sehingga kembali tak hadir.

"Jadi Korea (Selatan) maupun Jepang sudah mengundang saya dua kali, dan bahkan kepala staf angkatan Korea (Selatan) dan Jepang sudah datang ke tempat saya," ujar Dudung usai Rapim TNI di Museum Satria Mandala, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Saat DPR Tegur 2 Panglima TNI Akibat KSAD Jenderal Dudung Absen Rapat...

Namun, Dudung membatalkan undangan tersebut karena ada kesibukan saat itu, salah satunya pada saat gempa di Cianjur, Jawa Barat.

"Ada bencana segala macam sehingga menunda untuk keberangkatan. (Undangan) kedua bahwa ada kegiatan-kegiatan waktu di sini. (Undangan) ketiganya mereka sangat memohon sekali untuk datang, karena mengembalikan anggaran dua kali ke pemerintah. Kan itu tidak bagus bagi mereka," ucap Dudung.

Saat mengundang dirinya, kata Dudung, Korsel dan Jepang selalu menganggarkan dana ke pemerintah di sana.

Itu sebabnya, Dudung merasa tidak enak jika menunda ketiga kalinya keberangkatan ke Korsel dan Jepang.

"Kalau negara luar itu sangat tertib. Mereka itu tertibnya itu apabila kita sudah ada jawaban bahwa kita akan ke sana, ditentukan tanggalnya, kemudian mereka langsung mengajukan anggaran ke kementerian pertahanannya mereka sehingga anggaran itu turun dari kementerian atau negara," kata Dudung.

"Nah itu dianggarkan di semester I oleh mereka. Akhirnya saya datang ke sana. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Beda kalau di Indonesia fleksibilitasnya tinggi," ucap Dudung lagi.

Baca juga: KSAD Dudung yang Lagi-lagi Kena Semprot DPR gara-gara Absen Rapat

Dudung mengatakan, kunjungan ke Korsel dan Jepang bukan keinginan pribadinya.

Dudung mengaku sudah izin ke Panglima TNI Laksamana Yudo Margono karena tak hadir dalam rapat bersama DPR itu.

"Saya kan sudah izin ke Panglima. Panglima sudah buat surat ke DPR kan kita tidak bisa langsung ke DPR, ke Panglima. Panglima juga sudah menyampaikan dan sebagainya," kata Dudung.

Diberitakan sebelumnya, Dudung lagi-lagi menjadi sasaran kemarahan anggota dewan karena kembali tak hadir dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dan TNI, Kamis (2/2/2023).

Anggota Dewan hingga ketua di Komisi I DPR mempersoalkan ketidakhadiran Dudung dalam rapat tanpa pemberitahuan.

Kejadian serupa pernah terjadi pada 5 September 2022.

Saat itu, Dudung tidak hadir rapat sehingga membuat anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon curiga ada ketidakpatuhan di tubuh TNI.

Baca juga: Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Ketidakhadiran Dudung itu pun memancing Effendi mengatakan bahwa TNI sekarang seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas) lantaran tidak adanya kepatuhan.

Kini, di awal tahun 2023, Dudung lagi-lagi kena semprot oleh anggota DPR.

Padahal, rekan sesama kepala staf angkatannya, yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo hadir mendampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk rapat perdana di DPR.

Dudung tampak diwakili oleh Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com