Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 03/02/2023, 07:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman lagi-lagi menjadi sasaran kemarahan anggota Dewan karena kembali tak hadir dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dan TNI pada Kamis (2/2/2023).

Anggota Dewan hingga ketua di Komisi I DPR mempersoalkan ketidakhadiran Dudung dalam rapat tanpa pemberitahuan.

Kejadian serupa pernah terjadi pada 5 September 2022, di mana Dudung yang tidak hadir rapat membuat anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon curiga ada ketidakpatuhan di tubuh TNI.

Ketidakhadiran Dudung itu pun memancing Effendi mengatakan bahwa TNI sekarang seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas) lantaran tidak adanya kepatuhan.

Baca juga: Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Kini, di awal tahun 2023, Dudung lagi-lagi kena semprot oleh anggota DPR.

Padahal, rekan sesama kepala staf angkatannya, yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo hadir mendampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk rapat perdana di DPR.

Dudung tampak diwakili oleh Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Dudung harus hormati DPR jika mau dihormati

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan, Dudung harus menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati oleh mereka.

"Jadi agar perhatian buat KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan," kata Dave di ruang rapat.

"Terima kasih, Pak Dave Laksono," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Baca juga: Komisi I DPR Rapat Tertutup dengan TNI soal Papua dan Alutsista Tanpa Kehadiran Jenderal Dudung

Dudung berkunjung ke Korea

Meutya selaku pimpinan rapat mengatakan, mereka baru tahu bahwa Dudung absen rapat pada Kamis pagi.

"Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal, tapi ini Pak KSAD tidak hadir," ujar Meutya.

Usut punya usut, rupanya Dudung sedang berada di Korea Selatan dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

Meutya merasa perlu kehadiran Dudung dalam rapat ini, walaupun dirinya yakin Letjen Agus bisa menjawab pertanyaan anggota Dewan secara benar.

"Surat dari Panglima TNI tanggal 31 Januari menyampaikan bahwa bapak Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengadakan atau sedang dalam rangka kunjungan kehormatan courtesy call kepada Jenderal Park Jeong Hwan, KSAD dari Republik Korea, dan kunjungan ke pabrik Korea. Dan ada beberapa visit-lah di Korea," tuturnya.

DPR tegur Panglima TNI karena ulah Dudung

Meutya memohon kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar menyampaikan kepada Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya.

Menurut dia, tetap harus ada pemberitahuan kepada Komisi I DPR dari Dudung langsung, walau Dudung sudah memberitahu Panglima.

"Mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya.

Baca juga: Cerita Kopka Azmiadi, Rela Gadaikan Motor demi Evakuasi Truk hingga Dihadiahi Kenaikan Pangkat KSAD Dudung

Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus langsung menghampiri Meutya untuk memberitahu kalau Dudung sudah mengirim surat ke pimpinan DPR.

Hanya, tetap saja, Komisi I DPR belum menerima surat tersebut.

Rapat pun tetap dimulai tanpa kehadiran Dudung. Pada kesempatan ini, TNI dan Komisi I DPR membahas soal situasi di Papua dan alat utama sistem senjata (alutsista).

Respons Panglima TNI usai ditegur

Setelah rapat selesai, Yudo menjawab teguran Komisi I DPR soal Dudung Abdurachman yang tak hadir dalam rapat perdana Yudo dengan DPR.

Yudo diminta oleh Komisi I DPR untuk menyampaikan kepada Dudung agar KSAD tersebut memperbaiki cara komunikasinya.

"Ya nanti kita sampaikan (ke Dudung)," ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

 

Menurut dia, itu adalah perintah yang sudah pasti akan disampaikan.

"Kan perintahnya nanti supaya disampaikan. Nanti saya sampaikan," ucap dia.

Dudung sudah pernah disemprot

Pada September 2022, Effendi Simbolon sempat mengungkap tentang perselisihan antara Panglima TNI saat itu, Jenderal Andika Perkasa, dengan Dudung Abdurachman.

Dudung yang absen rapat membuat Effendi curiga dengan kondisi internal TNI.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Usai pernyataan Effendi itu ramai, Dudung mengerahkan prajuritnya untuk ramai-ramai mengecam Brody.

Kini, konflik antara Effendi dan Dudung telah berakhir. Effendi telah meminta maaf atas pernyataannya. Namun, Dudung terus mendapat sorotan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Jadi Cawapres Favorit Versi Indo Barometer, Diikuti Khofifah dan Cak Imin

Erick Thohir Jadi Cawapres Favorit Versi Indo Barometer, Diikuti Khofifah dan Cak Imin

Nasional
Menerka Isi Diskusi Megawati dan Jokowi di Istana

Menerka Isi Diskusi Megawati dan Jokowi di Istana

Nasional
Budi Gunawan 'Endorse' Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Kepala BIN Tahu Banyak Elite Akan Dukung, Termasuk Megawati

Budi Gunawan "Endorse" Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Kepala BIN Tahu Banyak Elite Akan Dukung, Termasuk Megawati

Nasional
Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan

Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan

Nasional
Kemenkumham: Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp 705,8 juta

Kemenkumham: Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp 705,8 juta

Nasional
Hari Raya Nyepi, Menag Ingatkan soal Pengendalian Diri dan Larangan Politik Identitas

Hari Raya Nyepi, Menag Ingatkan soal Pengendalian Diri dan Larangan Politik Identitas

Nasional
Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Nasional
BPKN dan BPSK 'Mandul' Lindungi Hak Konsumen, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto Usulkan Kedua Lembaga Digabung

BPKN dan BPSK "Mandul" Lindungi Hak Konsumen, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto Usulkan Kedua Lembaga Digabung

Nasional
Tiga Jerat Pidana Korupsi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Tiga Jerat Pidana Korupsi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Nyepi 2023, Semoga Kedamaian Senantiasa Memayungi

Jokowi: Selamat Hari Raya Nyepi 2023, Semoga Kedamaian Senantiasa Memayungi

Nasional
RUU Kesehatan Tak Lagi Dibahas Baleg, Diserahkan ke Komisi IX DPR RI

RUU Kesehatan Tak Lagi Dibahas Baleg, Diserahkan ke Komisi IX DPR RI

Nasional
Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dicopot Imbas 'Flexing' Harta Kekayaan

Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dicopot Imbas "Flexing" Harta Kekayaan

Nasional
'Endorsement' Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

"Endorsement" Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

Nasional
Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Nasional
BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke