Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat DPR Tegur 2 Panglima TNI Akibat KSAD Jenderal Dudung Absen Rapat...

Kompas.com - 06/02/2023, 11:35 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja antara TNI dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (2/2/2023) pekan lalu

Anggota Komisi I DPR kemudian mempertanyakan alasan ketidakhadiran Dudung dalam rapat itu.

Padahal, rekan sesama kepala staf angkatannya, yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo hadir mendampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk rapat perdana di DPR.

Baca juga: KSAD Dudung yang Lagi-lagi Kena Semprot DPR gara-gara Absen Rapat

Sedangkan Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Sebab Dudung juga pernah absen dalam rapat kerja dengan Komisi I. Bahkan pimpinan dan anggota Komisi I DPR menegur 2 Panglima TNI, yakni Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono, akibat ketidakhadiran Dudung.

Absen dari rapat DPR, berselisih dengan Jenderal Andika

Dudung pernah tidak hadir dalam rapat kerja antara TNI dan Komisi I DPR pada 5 September 2022 lalu.

Saat itu sejumlah Anggota Komisi I DPR melakukan interupsi dan menyinggung soal ketidakhadiran Dudung. Mereka juga mempertanyakan isu hubungan yang kurang harmonis antara Andika dan Dudung.

"Bahwa dalam kaitan penyampaian penting sekali pendapat yang bersangkutan untuk hadir dalam kaitan ini Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," kata Anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini saat itu.

Baca juga: Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, turut menyoroti ketidakhadiran Dudung. Dia juga menyampaikan soal persoalan anak Dudung yang sempat tidak lolos dalam seleksi masuk Akademi Militer (Akmil).

"Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan, sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk?" kata Effendi ketika itu.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon saat memenuhi panggilan MKD DPR terkait kasus 'TNI seperti gerombolan dan ormas', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon saat memenuhi panggilan MKD DPR terkait kasus 'TNI seperti gerombolan dan ormas', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Menanggapi pernyataan Effendi, Andika menyatakan saat itu anak lelaki Dudung sudah lolos dalam seleksi Akmil.

"Sekarang sudah masuk, sudah masuk jadi bagian dari mereka yang diterima," kata Andika.

Saat itu Effendi juga melontarkan pernyataan yang akhirnya memicu reaksi keras dari sejumlah perwira TNI AD.

Baca juga: Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com