Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 06/02/2023, 11:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja antara TNI dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (2/2/2023) pekan lalu

Anggota Komisi I DPR kemudian mempertanyakan alasan ketidakhadiran Dudung dalam rapat itu.

Padahal, rekan sesama kepala staf angkatannya, yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo hadir mendampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk rapat perdana di DPR.

Baca juga: KSAD Dudung yang Lagi-lagi Kena Semprot DPR gara-gara Absen Rapat

Sedangkan Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Sebab Dudung juga pernah absen dalam rapat kerja dengan Komisi I. Bahkan pimpinan dan anggota Komisi I DPR menegur 2 Panglima TNI, yakni Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono, akibat ketidakhadiran Dudung.

Absen dari rapat DPR, berselisih dengan Jenderal Andika

Dudung pernah tidak hadir dalam rapat kerja antara TNI dan Komisi I DPR pada 5 September 2022 lalu.

Saat itu sejumlah Anggota Komisi I DPR melakukan interupsi dan menyinggung soal ketidakhadiran Dudung. Mereka juga mempertanyakan isu hubungan yang kurang harmonis antara Andika dan Dudung.

"Bahwa dalam kaitan penyampaian penting sekali pendapat yang bersangkutan untuk hadir dalam kaitan ini Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," kata Anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini saat itu.

Baca juga: Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, turut menyoroti ketidakhadiran Dudung. Dia juga menyampaikan soal persoalan anak Dudung yang sempat tidak lolos dalam seleksi masuk Akademi Militer (Akmil).

"Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan, sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk?" kata Effendi ketika itu.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon saat memenuhi panggilan MKD DPR terkait kasus 'TNI seperti gerombolan dan ormas', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon saat memenuhi panggilan MKD DPR terkait kasus 'TNI seperti gerombolan dan ormas', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Menanggapi pernyataan Effendi, Andika menyatakan saat itu anak lelaki Dudung sudah lolos dalam seleksi Akmil.

"Sekarang sudah masuk, sudah masuk jadi bagian dari mereka yang diterima," kata Andika.

Saat itu Effendi juga melontarkan pernyataan yang akhirnya memicu reaksi keras dari sejumlah perwira TNI AD.

Baca juga: Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Tak lama setelah itu, elite PDI Perjuangan turun tangan dan meminta penjelasan dari Effendi. Effendi juga dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pernyataannya itu.

Alhasil Effendi kemudian meminta maaf atas pernyataan yang dia lontarkan.

Dalam kegiatan Launching Ketahanan Pangan di Bengkalis, Riau pada Rabu (14/9/2022), Dudung mengakui dia mempunyai perselisihan dengan Andika.

Baca juga: Komisi I DPR Rapat Tertutup dengan TNI soal Papua dan Alutsista Tanpa Kehadiran Jenderal Dudung

"Kalau saya dengan Pak Andika ada perselisihan sedikit. Itu biasa, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapa pun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda itu biasa," ucap Dudung.

Akan tetapi, Dudung menyatakan perselisihan itu tidak mempengaruhi kekompakan dan agenda TNI.

"Kita masih solid, kita masih melaksanakan perintah-perintah. Ini salah satunya terkait ketahanan pangan, inikah perintah. Salah satunya perintah dari Panglima TNI," papar Dudung.

"Maka jangan sok taulah, yang enggak ngerti apa-apa seakan-akan paling bener sendiri, paling mulia sendiri," ucap Dudung.

Lantas pada 26 September 2022, Dudung dan Andika hadir dalam rapat kerja antara Komisi I, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca juga: Absen Rapat dengan Komisi I, Jenderal Dudung Sudah Bersurat ke Pimpinan DPR

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merekatkan tangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman. Momen itu diambil pasca rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).Media Fraksi Gerindra Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merekatkan tangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman. Momen itu diambil pasca rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Saat itu, Andika dan Dudung duduk satu meja tetapi tidak berdampingan karena dipisahkan Prabowo.

Kemudian pada 4 Oktober 2022, Andika dan Dudung terlihat berziarah bersama ke makam tokoh nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan itu juga diikuti Laksamana Yudo, yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), serta KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Absen lagi di Raker dengan DPR

Dudung kembali menjadi sorotan setelah absen dari rapat kerja antara TNI dengan Komisi I DPR pada Kamis (2/2/2023).

Saat itu Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku baru tahu Dudung absen pada pagi hari sebelum rapat.

"Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal, tapi ini Pak KSAD tidak hadir," ujar Meutya.

Rupanya Dudung sedang berada di Korea Selatan dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

Baca juga: Jenderal Dudung Tak Hadir Rapat, Disentil Anggota DPR: Hormati Kami agar Kami Hormati Anda

Meutya merasa perlu kehadiran Dudung dalam rapat ini, walaupun dirinya yakin Letjen Agus bisa menjawab pertanyaan anggota Dewan secara benar.

"Surat dari Panglima TNI tanggal 31 Januari menyampaikan bahwa bapak Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengadakan atau sedang dalam rangka kunjungan kehormatan, courtesy call, kepada Jenderal Park Jeong Hwan, KSAD dari Republik Korea, dan kunjungan ke pabrik Korea. Dan ada beberapa visit-lah di Korea," tuturnya.

Meutya memohon kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar menyampaikan kepada Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya.

Menurut dia, tetap harus ada pemberitahuan kepada Komisi I DPR dari Dudung langsung, walau Dudung sudah memberitahu Panglima.

Baca juga: KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).

"Mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya.

Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus langsung menghampiri Meutya untuk memberitahu kalau Dudung sudah mengirim surat ke pimpinan DPR.

Hanya, tetap saja, Komisi I DPR belum menerima surat tersebut.

Rapat pun tetap dimulai tanpa kehadiran Dudung. Pada kesempatan ini, TNI dan Komisi I DPR membahas soal situasi di Papua dan alat utama sistem senjata (alutsista).

Baca juga: Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan, Dudung harus menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati oleh mereka.

"Jadi agar perhatian buat KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan," kata Dave di ruang rapat.

Setelah rapat selesai, Yudo menjawab teguran Komisi I DPR soal Dudung Abdurachman yang tak hadir dalam rapat perdana Yudo dengan DPR.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Yudo diminta oleh Komisi I DPR untuk menyampaikan kepada Dudung agar KSAD tersebut memperbaiki cara komunikasinya.

"Ya nanti kita sampaikan (ke Dudung)," ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Cerita Kopka Azmiadi, Rela Gadaikan Motor demi Evakuasi Truk hingga Dihadiahi Kenaikan Pangkat KSAD Dudung

Menurut dia, itu adalah perintah yang sudah pasti akan disampaikan.

"Kan perintahnya nanti supaya disampaikan. Nanti saya sampaikan," ucap Yudo.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Sabrina Asril)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bripka Handoko Buka Pintu Penjara supaya Anak Bisa Peluk Ayahnya, Kompolnas: Sosok Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Bripka Handoko Buka Pintu Penjara supaya Anak Bisa Peluk Ayahnya, Kompolnas: Sosok Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Nasional
Survei Indikator Politik: Ridwan Kamil Cawapres Teratas, Disusul Sandiaga Uno, AHY, dan Erick Thohir

Survei Indikator Politik: Ridwan Kamil Cawapres Teratas, Disusul Sandiaga Uno, AHY, dan Erick Thohir

Nasional
Simulasi 'Head to Head', Ganjar Menang atas Prabowo dan Anies

Simulasi "Head to Head", Ganjar Menang atas Prabowo dan Anies

Nasional
Cawapres Anies Disebut Layak dari NU, Pengamat: Untuk Tingkatkan Elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Cawapres Anies Disebut Layak dari NU, Pengamat: Untuk Tingkatkan Elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Nasional
Budi Gunawan Dinilai 'Dukung' Prabowo, BIN Diingatkan soal Netralitas

Budi Gunawan Dinilai "Dukung" Prabowo, BIN Diingatkan soal Netralitas

Nasional
Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Nasional
Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Nasional
Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Nasional
Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-'endorse' Jokowi

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-"endorse" Jokowi

Nasional
Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Nasional
Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Nasional
Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke