Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Kompas.com - 02/02/2023, 18:04 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menekankan bahwa dirinya tidak masalah dengan rapat perdananya bersama Komisi I DPR tanpa ditemani Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Sebab, Yudo menyebut, ada Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto yang mewakili Dudung di dalam rapat.

"Kita kesannya ya semua yang tadi ditanyakan sudah kita jawab, kan kan ada mewakili, tidak ada masalah," ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Yudo menjelaskan, Dudung sudah memberitahunya bahwa tidak bisa hadir rapat hari ini dan diwakilkan. Pun asisten Dudung juga banyak yang hadir dalam rapat kali ini. 

"Toh tadi ada para asisten di belakang kan banyak sekali. Masa segitu banyak enggak bisa jawab (pertanyaan Komisi I DPR). Kan bisa jawab," katanya.

Dalam rapat perdana Yudo sebagai Panglima TNI ini, dirinya didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.


Rapat perdana tersebut fokus pada situasi di Papua dan alat utama sistem senjata (alutsista).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun memohon kepada Panglima TNI agar menyampaikan kepada Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya karena tidak memberi pemberitahuan absen rapat.

"Mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya di ruang rapat.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyentil Dudung untuk menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati juga.

"Jadi agar perhatian buat KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan," imbuh Dave.

"Terima kasih, Dave Laksono," kata Meutya.

Baca juga: Komisi I DPR Rapat Tertutup dengan TNI soal Papua dan Alutsista Tanpa Kehadiran Jenderal Dudung

Adapun Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Dudung Abdurachman sudah mengirim surat absen rapat dengan pihaknya karena sedang melakukan kunjungan ke Korea. Surat tersebut sudah dikirimkan kepada pimpinan DPR tapi belum diterima Komisi I.

Hal tersebut dia ketahui usai berbincang dengan Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus yang menghampirinya saat rapat di Komisi I.

"Baik, Pak Wakil Ketua DPR (Lodewijk)," ujar Meutya usai dibisiki Lodewijk di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Meutya mengatakan, berdasarkan keterangan Lodewijk, surat absen rapat Dudung itu sudah disampaikan ke pimpinan DPR. Akan tetapi, Komisi I DPR belum menerima surat dari Dudung sehingga mereka baru tahu pagi ini.

Baca juga: Jenderal Dudung Tak Hadir Rapat, Disentil Anggota DPR: Hormati Kami agar Kami Hormati Anda

Lantaran rapat kali perihal situasi Papua dan alutsista, Komisi I DPR membutuhkan kehadiran seluruh kepala staf angkatan TNI, termasuk Dudung.

"Karena gini, Pak. Kalau misalnya memang harus mengubah harinya, kita bisa ubah. Ini kita mau bicara Papua, mau bicara alutsista. Jadi sesungguhnya kita harapkan seluruh kepala staf hadir," tuturnya.

"Tapi tadi sudah disampaikan Pak Dave (anggota Komisi I DPR Dave Laksono) dan Pak Wakil Ketua DPR juga sudah menyampaikan bahwa ada surat yang sudah masuk, meskipun belum sampai di Komisi I," sambung Meutya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com