Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

Kompas.com - 09/02/2023, 17:57 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2023 dimanfaatkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk kembali menegaskan bahwa para pekerja pers perlu memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hari tua para pekerja pers agar martabat mereka terangkat.

Semangat tersebut, kata Anggoro, sejalan dengan tema HPN 2023, yaitu Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat.

“Semua pekerja pasti punya risiko. Terlebih bagi rekan-rekan pers yang setiap hari mobilitasnya cukup tinggi. Pada saat bekerja, tentu risiko kecelakaan atau kematian akan selalu ada. Termasuk saat memasuki hari tua juga ada risiko sosial ekonomi yang akan dihadapi,” ungkap Anggoro saat perayaan HPN 2023, Kamis (9/2/2023).

“Oleh karena itu, penting bagi rekan-rekan pers untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar kecemasannya hilang dan dapat bekerja dengan fokus. Ini juga merupakan bagian dari kampanye kami, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas,” tambah Anggoro dalam keterangan persnya, Kamis.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Guna mewujudkan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada lebih dari 600 anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

PWI Sumut pun berhasil mendulang penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena menjadi asosiasi jurnalis pertama yang berhasil memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para anggotanya.

Adapun penghargaan MURI itu diserahkan langsung di hapan seluruh duta besar yang hadir sebagai tamu kehormatan HPN 2023.

Untuk diketahui, menurut data yang ada, BPJS Ketenagakerjaan Sumut telah membayarkan 185.000 klaim dengan total nominal mencapai Rp 2,7 triliun sepanjang 2022.

 

Pada perayaan HPN kali ini, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp 42 juta kepada ahli waris dari salah satu anggota PWI yang meninggal dunia.

Anggoro menjelaskan, meski JKT telah diberikan, rasa kehilangan yang dialami anggota keluarga tidak bisa tergantikan.

"Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian negara agar keluarga yang ditinggalkan dapat terus melanjutkan kehidupannya dengan layak," tuturnya.

Baca juga: Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga membuka booth dan menggelar talkshow di tengah gelaran expo  yang diselenggarakan di area Komplek Astaka Medan, mulai 7-12 Februari 2023.

“Kami hadir untuk bisa lebih dekat dengan calon peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, targetnya adalah semakin banyak pengunjung yang hadir di sini, maka mereka akan mendapatkan banyak informasi dan pemahaman terkait BPJS Ketenagakerjaan, karena itu bagian dari risiko yang dihadapi saat bekerja,” katanya.

“Selain itu, disini juga banyak dijumpai para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tentunya juga termasuk dalam profesi yang wajib dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Catat 6.095 Korban PHK Telah Mendapat Pekerjaan Kembali

Anggoro berharap bahwa kehadiraan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangkaian kegiatan HPN 2022 dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pengunjung yang datang.

"Semoga pengunjung bisa mendapatkan informasi sebaik-baiknya mengenai program dan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.

Ia juga berharap bahwa insan pers dapat berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengedukasi para pekerja di Indonesia mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari hak konstitusi mereka.

“Dengan demikian, hidup menjadi lebih sejahtera karena segala risiko yang mungkin timbul saat bekerja sudah dijamin oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka bisa Kerja Keras Bebas Cemas,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com