Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 08/02/2023, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver Surya Paloh berkunjung ke Presiden Joko Widodo dan sejumlah partai politik pendukung pemerintah dinilai tak mampu menghentikan ancaman reshuffle terhadap menteri-menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju.

Sebabnya, menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, wacana reshuffle digulirkan oleh PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi sekaligus penguasa pemerintahan saat ini.

"Komunikasi langsung Paloh dengan Jokowi, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), dan sejumlah elite partai pemerintahan tampaknya belum cukup mampu menahan dan menghentikan gempuran politik PDI-P," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Baca juga: Kala Bakal Koalisi Perubahan Pasang Badan untuk Anies Terkait Utang Piutang Rp 50 Miliar

Umam menilai, Nasdem sedianya tengah galau. Di satu sisi bersikukuh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 dan berencana berkoalisi dengan dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di sisi lain, Surya Paloh tak mau partainya berpisah dari barisan parpol pendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 mendatang.

Oleh karenanya, Nasdem berupaya berkompromi lewat komunikasi ulang dengan presiden dan partai pendukung pemerintah.

Bahkan, Surya Paloh terang-terangan menyatakan ingin bertemu Megawati Soekarnoputri, pimpinan tertinggi PDI-P.

"Namun demikian, mengingat sudah terjadinya kerusakan komunikasi politik antara Nasdem dengan elemen utama di pemerintahan yang terlihat dari serangan vulgar dari PDI-P kepada Nasdem, maka reshuffle kabinet yang menyasar salah satu kader Nasdem tampaknya akan tetap terjadi," ujar Umam.

Baca juga: Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Menurut Umam, Surya Paloh sepenuhnya sadar bahwa serangan terhadap partainya belakangan merupakan konsekuensi atas deklarasi Nasdem terhadap pencalonan presiden Anies Baswedan.

Nasdem berulang kali disentil PDI-P karena manuvernya itu. Wacana evaluasi terhadap menteri-menteri Nasdem pun diembuskan oleh partai banteng.

Belum lagi, muncul ketakutan adanya politisasi penegakan hukum yang berpotensi menyasar kader-kader Nasdem di pemerintahan.

Namun demikian, Umam menyebut, strategi Nasdem "bermain dua kaki" justru berpotensi merugikan partai berjargon restorasi Indonesia itu. Elektabilitas Nasdem diprediksi menurun jika tak tegas soal posisi politik.

"Jika Nasdem masih menunjukkan kegalauan politik dan ketidakjelasan posisinya dengan mempertahankan strategi standar ganda, kanan-kiri oke, maka Nasdem berpeluang menghadapi risiko penurunan elektabilitas partainya," kata Umam.

Oleh karenanya, Surya Paloh dan Nasdem dinilai perlu menata ulang keyakinan politik dan kepercayaan diri mereka agar kembali yakin melangkah dan siap menghadapi risiko atas manuver yang telah dipilih.

"Jika Nasdem kembali yakin dan percaya diri, maka Nasdem akan lebih mudah melalui turbulensi politik untuk kembali mengonsolidasikan kekuatannya," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres Pemilu 2024 pada awal Oktober lalu.

Mengekor Nasdem, belakangan, Demokrat dan PKS juga menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu melenggang ke panggung pilpres.

Baca juga: Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Memang, sejak lama, Nasdem, Demokrat, dan PKS berencana bekerja sama membentuk Koalisi Perubahan. Hanya saja, hingga kini, kongsi antara ketiganya tak kunjung resmi.

Di tengah kesibukan pembahasan rencana Koalisi Perubahan, Nasdem justru bermanuver. Beberapa waktu lalu Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi, lalu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Tak lama, jajaran elite Nasdem berkunjung ke Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah lebih dulu membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Terbaru, Surya Paloh mengunjungi jajaran elite Partai Golkar. Dia juga menyatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Keinginan Surya ini disampaikan di tengah isu keretakan hubungan Nasdem dengan PDI-P sebagai partai penguasa.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat sempat meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Resmi Lantik Komjen Wahyu Widada Jadi Kabaintelkam, Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam

Kapolri Resmi Lantik Komjen Wahyu Widada Jadi Kabaintelkam, Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam

Nasional
Mahasiswa dari Puluhan Kampus Akan Demo Tolak Perppu Ciptaker 6 April

Mahasiswa dari Puluhan Kampus Akan Demo Tolak Perppu Ciptaker 6 April

Nasional
Soal Perbedaan Data Transaksi Janggal, Jokowi: Ditanyakan ke Menkeu dan Mahfud

Soal Perbedaan Data Transaksi Janggal, Jokowi: Ditanyakan ke Menkeu dan Mahfud

Nasional
KPK: 15 Senjata di Rumah Dito Mahendra Bukan untuk Olahraga, melainkan Bertempur

KPK: 15 Senjata di Rumah Dito Mahendra Bukan untuk Olahraga, melainkan Bertempur

Nasional
Kepala BPH Migas Sampaikan 3 Tantangan Pengelolaan Pasokan BBM Jelang Idul Fitri

Kepala BPH Migas Sampaikan 3 Tantangan Pengelolaan Pasokan BBM Jelang Idul Fitri

Nasional
Ganjar Dinilai Mainkan Gimik, Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U20 buat Cari Keuntungan Politik

Ganjar Dinilai Mainkan Gimik, Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U20 buat Cari Keuntungan Politik

Nasional
Pengamat Sebut Kasus Transaksi Janggal Rp 349 T Muncul karena Budaya Korupsi yang Mengakar

Pengamat Sebut Kasus Transaksi Janggal Rp 349 T Muncul karena Budaya Korupsi yang Mengakar

Nasional
Respons Jokowi soal Ganjar-Koster Tolak Timnas Israel: Ini Negara Demokrasi, tapi...

Respons Jokowi soal Ganjar-Koster Tolak Timnas Israel: Ini Negara Demokrasi, tapi...

Nasional
Arus Mudik Diprediksi Meningkat, Pertamina Siaga Penuhi Kebutuhan Energi Masyarakat

Arus Mudik Diprediksi Meningkat, Pertamina Siaga Penuhi Kebutuhan Energi Masyarakat

Nasional
11 Juta Warga Berlibur ke Luar Negeri, Jokowi: Rem Separuh Saja, Besar Sekali Devisanya

11 Juta Warga Berlibur ke Luar Negeri, Jokowi: Rem Separuh Saja, Besar Sekali Devisanya

Nasional
Jokowi: Menpora dan Kepala BNPT Dilantik Minggu Depan

Jokowi: Menpora dan Kepala BNPT Dilantik Minggu Depan

Nasional
Membongkar Nalar Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Membongkar Nalar Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Nasional
Elektabilitas Ganjar Diprediksi Tergerus Imbas Pembatalan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Elektabilitas Ganjar Diprediksi Tergerus Imbas Pembatalan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Nasional
Wahyu Kenzo dan 2 Lainnya Jadi Tersangka Kasus TPPU 'Robot Trading' ATG

Wahyu Kenzo dan 2 Lainnya Jadi Tersangka Kasus TPPU "Robot Trading" ATG

Nasional
Status Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Dicabut dari Indonesia, PKS: Pahit, padahal Bisa Saja FIFA Coret Israel

Status Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Dicabut dari Indonesia, PKS: Pahit, padahal Bisa Saja FIFA Coret Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke