Kunjungan Surya Paloh ke Jokowi dan Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Tak Mampu Hentikan "Serangan" PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver Surya Paloh berkunjung ke Presiden Joko Widodo dan sejumlah partai politik pendukung pemerintah dinilai tak mampu menghentikan ancaman reshuffle terhadap menteri-menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju.

Sebabnya, menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, wacana reshuffle digulirkan oleh PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi sekaligus penguasa pemerintahan saat ini.

"Komunikasi langsung Paloh dengan Jokowi, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), dan sejumlah elite partai pemerintahan tampaknya belum cukup mampu menahan dan menghentikan gempuran politik PDI-P," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Umam menilai, Nasdem sedianya tengah galau. Di satu sisi bersikukuh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 dan berencana berkoalisi dengan dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di sisi lain, Surya Paloh tak mau partainya berpisah dari barisan parpol pendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 mendatang.

Oleh karenanya, Nasdem berupaya berkompromi lewat komunikasi ulang dengan presiden dan partai pendukung pemerintah.

Bahkan, Surya Paloh terang-terangan menyatakan ingin bertemu Megawati Soekarnoputri, pimpinan tertinggi PDI-P.

"Namun demikian, mengingat sudah terjadinya kerusakan komunikasi politik antara Nasdem dengan elemen utama di pemerintahan yang terlihat dari serangan vulgar dari PDI-P kepada Nasdem, maka reshuffle kabinet yang menyasar salah satu kader Nasdem tampaknya akan tetap terjadi," ujar Umam.

Menurut Umam, Surya Paloh sepenuhnya sadar bahwa serangan terhadap partainya belakangan merupakan konsekuensi atas deklarasi Nasdem terhadap pencalonan presiden Anies Baswedan.

Nasdem berulang kali disentil PDI-P karena manuvernya itu. Wacana evaluasi terhadap menteri-menteri Nasdem pun diembuskan oleh partai banteng.

Belum lagi, muncul ketakutan adanya politisasi penegakan hukum yang berpotensi menyasar kader-kader Nasdem di pemerintahan.

Namun demikian, Umam menyebut, strategi Nasdem "bermain dua kaki" justru berpotensi merugikan partai berjargon restorasi Indonesia itu. Elektabilitas Nasdem diprediksi menurun jika tak tegas soal posisi politik.

"Jika Nasdem masih menunjukkan kegalauan politik dan ketidakjelasan posisinya dengan mempertahankan strategi standar ganda, kanan-kiri oke, maka Nasdem berpeluang menghadapi risiko penurunan elektabilitas partainya," kata Umam.

"Jika Nasdem kembali yakin dan percaya diri, maka Nasdem akan lebih mudah melalui turbulensi politik untuk kembali mengonsolidasikan kekuatannya," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres Pemilu 2024 pada awal Oktober lalu.

Mengekor Nasdem, belakangan, Demokrat dan PKS juga menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu melenggang ke panggung pilpres.

Memang, sejak lama, Nasdem, Demokrat, dan PKS berencana bekerja sama membentuk Koalisi Perubahan. Hanya saja, hingga kini, kongsi antara ketiganya tak kunjung resmi.

Di tengah kesibukan pembahasan rencana Koalisi Perubahan, Nasdem justru bermanuver. Beberapa waktu lalu Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi, lalu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Tak lama, jajaran elite Nasdem berkunjung ke Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah lebih dulu membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Terbaru, Surya Paloh mengunjungi jajaran elite Partai Golkar. Dia juga menyatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.

Keinginan Surya ini disampaikan di tengah isu keretakan hubungan Nasdem dengan PDI-P sebagai partai penguasa.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat sempat meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).