Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Bakal Koalisi Perubahan Pasang Badan untuk Anies Terkait Utang Piutang Rp 50 Miliar

Kompas.com - 08/02/2023, 11:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Koalisi Perubahan pasang badan ketika eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seolah diserang isu soal perjanjian utang piutang Rp 50 miliar dengan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

Mereka curiga pesaing atau lawan politik Anies tengah membangun narasi untuk menciptakan citra yang buruk bagi Anies.

Selain itu, ada juga kecurigaan bahwa isu perjanjian utang Rp 50 miliar ini hanya untuk mendiskreditkan Anies.

Sandiaga Uno sendiri selaku pihak yang disebut-sebut diutangi oleh Anies menyatakan dirinya tidak mau membahas perihal perjanjian itu lagi setelah membahasnya bersama keluarga besar.

Sementara itu, salah satu anggota tim kecil Anies, Hendri Satrio atau Hensat menyebut perjanjian itu sudah selesai karena Anies-Sandi memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Demokrat curiga untuk diskreditkan Anies

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, soal utang piutang Rp 50 miliar yang melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno diembuskan hanya untuk membuat citra Anies menjadi buruk.

"Bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies. Dan ini bukan hanya satu saja, ada banyak masih. Politik selanjutnya akan diwarnai dengan politik produksi narasi yang dibangun oleh pesaing-pesaing atau lawan-lawan politik," ujar Benny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Selasa (7/2/2023).

Benny mengatakan, adanya narasi yang berupaya untuk mendiskreditkan Anies dengan cara membangun isu adalah hal yang biasa.

Ia lantas membeberkan contoh-contoh narasi yang mendiskreditkan Anies, seperti membangun narasi korupsi, gagal di DKI Jakarta, orang Arab hingga punya utang.

"Saya pribadi melihat ini semua bagian dari agenda-agenda politik kontestasi, persaingan-persaingan yang tentu saja menjadi suatu keniscayaan dalam demokrasi elektoral. Kayak kita ini, namun tentu ada batasan-batasan tertentu. Bersaing politik yang kayak gitu biasa saja," katanya.

Baca juga: Sebut Anies Sahabat, Sandiaga Enggan Bahas Lagi soal Utang Rp 50 Miliar

Sebut utang hal biasa

Lebih lanjut, Benny meminta agar persoalan utang piutang Anies itu tidak perlu dibesar-besarkan lantaran utang adalah hal yang biasa.

Benny menduga ada tokoh ataupun pemimpin yang khawatir apabila Anies terpilih menjadi Presiden pada tahun 2024 mendatang.

"Menurut saya, dari segi psikologi politik itu ada gambaran kekhawatiran, gambaran ketakutan, gambaran kecemasan. Banyak tokoh banyak pemimpin yang cemas bahkan sangat cemas apabila Anies jadi Presiden," kata Benny.

"Mengapa cemas? Karena ya semua orang tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus, komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum, dan juga komitmen yang kuat untuk melawan oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita," ujarnya lagi.

Baca juga: Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Benny meyakini semua tokoh dan pemimpin tahu kapabilitas Anies itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com