Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Kompas.com - 08/02/2023, 06:59 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, PDI-P diambang memenangi pemilu untuk ketiga kalinya alias hattrick.

Hal itu diungkapkan peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat menyampaikan hasil rilis terbaru terkait elektabilitas partai politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"PDI-P di ambang hattrick. Pada 2014 jadi juara, 2019 juga jadi juara, dan pada 2024, jika PDI-P jadi juara ini akan jadi hattrick. Tapi catatannya jika memiliki capres yang populer," kata Ardian dalam acara bertajuk "Partai Lama, Partai Baru, Partai Besar, Partai Gurem", Selasa (7/2/2023).

Ia lantas mencontohkan bakal calon presiden (capres) yang saat ini dinilai populer, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Tapi populer di sini, segimanapun populer, ketika dia tidak punya tiket, itu menjadi percuma," ucap Ardian.

Baca juga: Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

"Sehingga dalam konteks ini, Mbak Puan Ketua DPP PDI-P mungkin secara elektabilitas tidak. (Namun) dalam kategori ini, sebenarnya ada dua orang masuk menjadi tokoh populer itu adalah mbak Puan karena sudah punya tiket partai di PDI-P. Kemudian, ada Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar)," kata Ardian.

Sementara dalam segi elektabilitas partai, PDI-P juga menempati urutan pertama dari survei terbaru LSI Denny JA.

"Ada PDI-P dengan elektabilitas di angka 22,7 persen. Kemudian, ada Golkar dengan 13,8 persen, dan Gerindra dengan 11,2 persen," ujar Ardian.

Selanjutnya, disusul dengan empat partai lainnya, yakni dengan PKB 8 persen, Partai Demokrat 5 persen, PKS 4,9 persen, dan Nasdem 4,4 persen.

"Partai menengah ini relatif secara parliamentary threshold dia masih lolos, tapi juga bisa jadi ancaman karena belum terpaut begitu tinggi, karena masih 4-10 persen, padahal parliamentary threshold sekarang adalah 4 persen," kata Ardian.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Kemudian, partai yang tidak masuk parliamentary threshold berdasarkan survei LSI Denny JA adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan elektabilitas 2,8 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2,1 persen, dan Partai Amanat Indonesia (PAN) 1,9 persen.

"Jadi secara dukungan tiga partai ini berada di kategorisasi partai kecil," ujar Ardian.

Lalu, partai dengan elektabilitas di bawah 1 persen adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 0,5 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 0,3 persen), dan Partai Garuda dengan 0,3 persen.

Selanjutnya, ada Partai Ummat dengan 0,3 persen, Partai Hanura dengan 0,1 persen, Partai Buruh dengan 0,1 persen, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dengan 0,1 pesen, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan 0,1 persen.

Baca juga: Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

"Ada partai lama yang pernah masuk parlemen, ada juga partai baru. Kita bisa sedikit simpulkan; partai besar menangkan pileg (pemilihan legislatif), partai menengah berusaha pertahankan elektabilitasnya karena sudah aman. Lalu, partai gurem ini relatif perlu kerja ekstra keras untuk bisa capai angka di atas 4 persen, karena masih di bawah satu persen," katanya.

Survei LSI Denny JA ini dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia pada 4-15 Januari 2023.

Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

Jumlah sampel 1.200 responden yang diperoleh melalui teknik multi-stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen.

Baca juga: PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Nasional
Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Nasional
Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Nasional
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Nasional
Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Nasional
Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Nasional
KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com