Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kompas.com - 08/02/2023, 06:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan bahwa partainya tidak berkutat hanya pada elektabilitas seseorang dalam menentukan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Pasalnya, ia khawatir masyarakat justru disuguhkan dengan sosok pemimpin yang berasal dari media sosial (medsos).

"Hanya berkutat pada soal electability, terus diproduksi. Yang electability-nya itu tentu bukan. Jangan sampai kita itu melahirkan pemimpin karena medsos," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Baca juga: Puja-puji Prabowo ke Jokowi Dinilai Sarat Politik demi Dapat Dukungan Maju Jadi Capres

Said tidak mengungkapkan siapa figur yang dimaksud pemimpin berasal dari medsos itu.

Namun, ia menilai figur yang lahir dari medsos justru belum teruji rekam jejaknya.

Padahal, menurutnya, masyarakat butuh figur yang memiliki visi membawa Indonesia ke depan.

"(Figur itu) track record-nya belum teruji, visinya belum tersampaikan, tapi tarung terus di medsos perangnya," ujar Said.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini kemudian mengeluhkan dinamika pencapresan yang belakangan berkutat hanya pada nama-nama.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Menurutnya, kemunculan nama-nama itu justru tidak diiringi dengan visi Indonesia ke depan.

"Apa yang mau disampaikan? Apa harapan publik kepada orang yang muncul nama-nama itu kalau diproduksi nama-nama terus-menerus, tanpa visi, kita akan kehilangan arah sebagai bangsa," kata Said.

Untuk itu, ia menekankan agar digali lebih dalam soal visi dari figur-figur yang digadang maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kan kita diaduk-aduk perasaan kita terus-menerus publik ini diproduksi oleh nama yang beredar, tapi pernah digali lebih dalam enggak visinya akan Indonesia ke depan apa? Apakah perubahan untuk kesejahteraan, sebagai on the track kelanjutan dari Presiden Jokowi atau apa? Sampai saat ini kita tidak mengerti," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Diketahui bersama, setahun menjelang Pilpres 2024, sejumlah nama yang digadang maju sebagai capres mulai bermunculan.

Bahkan, sejauh ini sudah mengerucut beberapa nama bakal capres, seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Prabowo diusung oleh Partai Gerindra untuk maju. Sedangkan Anies dicalonkan oleh Partai Nasdem.

Di PDI-P sendiri, hingga kini belum ada kepastian soal nama capres yang akan diusung.

Namun, nama yang disebut-sebut bakal maju dari kader internal PDI-P adalah Ketua DPP Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca juga: Daftar 6 Nama Capres-Cawapres 2024 yang Muncul pada Musra Jateng, Ada Ganjar hingga Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com