Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia heran apabila salah satu alasan di balik wacana penghapusan jabatan gubernur yakni mahalnya biaya politik untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Kalau dikaitkan dengan soal politik yang mahal, biaya mahal. Itu kan kita lihat dari mananya dulu? Dan kalau misalnya dalam prosesnya, katakanlah misalnya pilkadanya mahal, itu kan isu yang lama sebetulnya," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Doli mengatakan, jika memang benar biaya politik mahal, solusinya bukan dengan menghapus jabatan gubernur.

"Kan muncul lagi misalnya kembalikan ke DPRD misalnya," ujar dia.

Baca juga: Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Oleh karena itu, wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai butuh kajian yang mendalam. Doli mengakui bahwa tidak mudah untuk wacana penghapusan gubernur itu diwujudkan.

"Pertama, kita harus melakukan kajian yang cukup mendalam, apa yang alasan atau urgensi yang saya katakan tadi perlu menghilangkan jabatan itu. Apakah dianggap tidak fungsional? Kalau saya menyatakan selama ini berjalan baik-baik saja itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Doli juga menilai, tidak mudah jika kewenangan masyarakat dirampas begitu saja ketika pemilihan gubernur ditiadakan.

Ia pun menilai wacana itu bisa mengubah konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jadi kalaupun itu mau dihilangkan, ya saya kira itu juga jadi harus ada amendemen UUD 1945. Nah ini yang saya katakan tadi, saya mau cari tahu apakah memang ini semua ya kan, agenda-agenda yang disampaikan, rencana-rencana, wacana-wacana yang muncul itu," kata Doli.

Baca juga: Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpandangan, jabatan gubernur tidak terlalu efektif sehingga sebaiknya dihapus.

Menurut dia, anggaran untuk gubernur terlalu besar, padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Muhaimin mengatakan, pihaknya sedang mematangkan wacana tersebut dengan para ahli.