Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Kompas.com - 04/02/2023, 15:51 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari India, yakni Strategic Coordinator PT Central Proteinaprima Tbk (Charoen Pokphand) Rajeev Jha.

Rajeev menyebutkan, pihaknya selalu fokus tidak hanya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasi dan ketahanan lingkungan di sekitarnya.

Menurutnya bagian terpenting dalam menghasilkan suatu produk adalah fokus pada kualitas dan keamanan.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Reference Letter for Collaboration antara Politeknik AUP dengan PT Central Proteina Prima.

Baca juga: Kementerian KP Targetkan Peningkatan PNBP di Bidang Pengembangan SDM

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pendidikan, penelitian bersama, pengabdian masyarakat, magang industri, dan penyerapan lulusan.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul.

Untuk itu, dia meminta agar pendidikan tinggi kelautan dan perikanan harus mengembangkan fleksibilitas dan inovasi pendidikan.

“Pendidikan Tinggi di lingkup Kementerian KP harus dapat meningkatkan kualitas SDM, berintegritas, produktif, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Trenggono menyebutkan, transformasi pendidikan kelautan dan perikanan melalui rancangan pembentukan Politeknik AUP atau OII harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkret.

Baca juga: Kementerian KP Paparkan Capaian Kinerja Positif Subsektor Pengembangan SDM pada 2022

“Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas Kementerian KP dan menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com