Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 04/02/2023, 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang lahirnya pasangan Anies Baswedan-Ridwan Kamil (RK) bisa saja muncul setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu (1/2/2023).

Direktur Eksekutif Trias Politica Agung Baskoro mengatakan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies-RK tersebut bisa terwujud, sebab saat ini Ridwan Kamil adalah kader Partai Golkar, sedangkan Anies adalah bakal capres yang diusung oleh Partai Nasdem.

"Bicara RK ini menarik karena dia di Golkar, suka atau enggak dia harus nurut perintah ketua umum (jika dicalonkan dengan Anies)," ujar Agung saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (4/2/2023).

Baca juga: Kala Anies Baswedan Berkumpul dengan Puluhan Dalang di Sukoharjo, Ajak Gibran Bertemu di Jakarta

Namun demikian, peluang mereka untuk menang menjadi cukup sulit bila Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketika Ganjar Maju, Agung mengatakan, Anies membutuhkan tokoh yang memiliki konstituen besar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan, Ridwan Kamil tidak memiliki itu. Ridwan hanya memiliki basis masa yang kuat di Jawa Barat.

Beda soal bila Ganjar tak ikut dalam Pilpres 2024, pasangan Anies-RK bisa berpotensi menang Pemilu 2024.

"Kalau Ganjar maju saya kira lebih berat Anies-RK berpasangan, karena apa? Karena Ganjar ini belum bicara pakai wakil, itu Ganjar secara personal berhadapan dengan Anies berhadapan dengan RK, Ganjar masih unggul," kata Agung.

"Tapi kalau misalkan Ganjar enggak maju, maka Anies-RK berpotensi menang, jadi saya kira ini tergantung PDIP, atau siapa calonnya," imbuhnya.

Baca juga: Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh mengunjungi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Rabu.

Surya Paloh hadir bersama Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate, Bendahara Umum Ahmad Sahroni, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Prananda Paloh.

Usai pertemuan, Surya Paloh membuka kemungkinan Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Apakah (Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka,” ujar Surya Paloh.

Baca juga: PKS Kunjungi Nasdem, Bahas Sekretariat Perubahan dan Piagam Deklarasi Koalisi

Ia juga menyampaikan, kunjungan ke Golkar merupakan salah satu prioritas. Sebab, sebelum mendirikan Nasdem, Surya Paloh berkiprah lama di partai berlambang beringin tersebut.

“Kenapa mengunjungi Golkar, ya prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme. Ada satu pejalanan. Sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi,” katanya.

“Jadi, di Golkar sendiri (saya berkiprah) 43 tahun. Baru kemudian ada Nasdem. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi ini modal kebersamaan. Catatan sejarah saling pemahaman,” ujar Surya Paloh lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menerka Isi Diskusi Megawati dan Jokowi di Istana

Menerka Isi Diskusi Megawati dan Jokowi di Istana

Nasional
Budi Gunawan 'Endorse' Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Kepala BIN Tahu Banyak Elite Akan Dukung, Termasuk Megawati

Budi Gunawan "Endorse" Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Kepala BIN Tahu Banyak Elite Akan Dukung, Termasuk Megawati

Nasional
Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan

Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan

Nasional
Kemenkumham: Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp 705,8 juta

Kemenkumham: Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp 705,8 juta

Nasional
Hari Raya Nyepi, Menag Ingatkan soal Pengendalian Diri dan Larangan Politik Identitas

Hari Raya Nyepi, Menag Ingatkan soal Pengendalian Diri dan Larangan Politik Identitas

Nasional
Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Nasional
BPKN dan BPSK 'Mandul' Lindungi Hak Konsumen, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto Usulkan Kedua Lembaga Digabung

BPKN dan BPSK "Mandul" Lindungi Hak Konsumen, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto Usulkan Kedua Lembaga Digabung

Nasional
Tiga Jerat Pidana Korupsi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Tiga Jerat Pidana Korupsi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Nyepi 2023, Semoga Kedamaian Senantiasa Memayungi

Jokowi: Selamat Hari Raya Nyepi 2023, Semoga Kedamaian Senantiasa Memayungi

Nasional
RUU Kesehatan Tak Lagi Dibahas Baleg, Diserahkan ke Komisi IX DPR RI

RUU Kesehatan Tak Lagi Dibahas Baleg, Diserahkan ke Komisi IX DPR RI

Nasional
Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dicopot Imbas 'Flexing' Harta Kekayaan

Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dicopot Imbas "Flexing" Harta Kekayaan

Nasional
'Endorsement' Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

"Endorsement" Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

Nasional
Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Nasional
BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Nasional
Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke