Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal "Rezeki Entah dari Mana", Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Kompas.com - 02/02/2023, 22:43 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang perwira Polri, AKBP Harnoto tidak bisa menjawab pertanyaan anggota Komisi Yudisial (KY) perihal “rezeki entah dari mana” yang diterimanya saat menjalankan tugas.

AKBP Harnoto merupakan salah satu calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA).

Awalnya, anggota KY, Sukma Violetta mengulik karir Harnoto di Korps Bhayangkara yang sudah berlangsung selama 33 tahun.

Selama kurun waktu tersebut, sebanyak 20 tahun di antaranya dijalani di lapangan sebagai penyidik. Sementara 13 tahun, ia bertugas di bidang pendidikan.

Baca juga: Calon Hakim Ad Hoc HAM MA Terkekeh Saat Ditanya Diskon Hukuman Jaksa Pinangki

Setelah itu, Sukma kemudian mengungkit pengakuan Harnoto yang pernah menerima uang saat bertugas di Polrestabes Surabaya.

“Saudara menyebutkannya sebagai 'rezeki entah dari mana', bagaimana ceritanya tentang 'rezeki entah dari mana' yang bapak akui menerimanya?” tanya Sukma sebagaimana disiarkan di YouTube Komisi Yudisial, Kamis (2/2/2023).

Mendengar pertanyaan ini, Harnoto menyatakan tidak bisa menjawab.

Menurutnya, dalam pelaksanaan tugas di kepolisian saat itu terdapat tim, unit, kesatuan kecil, serta pengelolaan anggaran.

Baca juga: 5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

Harnoto mengaku tidak mengetahui apakah uang itu bagian dari proses pelaksanaan tugas seperti penyelidikan, biaya penyidikan, atau lainnya.

“Mohon izin bu, terkait dengan 'rezeki dari mana', ya mohon izin saya tidak bisa menjawab,” kata Harnoto.

Harnoto mengatakan, saat itu dirinya tidak duduk di tingkat manajemen pelaksanaan.

Pada saat itu, yakni kurun tahun 1999 hingga 2002, polisi sering berangkat melaksanakan tugas.

Persoalan biaya operasional, menurutnya, menjadi urusan di belakang.

“Kita tugas dulu, pokoknya yang penting berangkat dulu,” ujarnya.

Baca juga: KY: Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Dilakukan secara Online

Kemudian, Sukma mengulik apakah ungkapan “rezeki entah dari mana” di lingkungan kepolisian itu merupakan uang yang bersumber dari anggaran atau tidak dianggarkan.

“Apakah kata-kata 'rizki dari mana' di kalangan kepolisian itu maknanya adalah uang yang berasal dari anggaran atau uang yang non-budgeter?” tanya Sukma.

Harnoto lantas menjelaskan mengenai “rezeki entah dari mana” dalam kurun waktu 2018. Ia pernah berangan-angan membangun tempat ibadah di tanah peninggalan orang tua.

Menurutnya, selama hampir 50 tahun tanah itu tidak dimanfaatkan meskipun lokasinya strategis.

Ketika menjabat Wakapolres Ponorogo, ia ingin membangun pondasi sebuah mushala di tanah tersebut. Tetapi, keinginan itu urung terwujud.

Baca juga: Calon Hakim Ad Hoc HAM MA Terkekeh Saat Ditanya Diskon Hukuman Jaksa Pinangki

Saat dimutasi menjadi Wakapolres Pamekasan, keinginan itu masih terngiang di telinga Harnoto. Ia ingin membangun pondasi tapi tidak mampu.

Selang beberapa waktu kemudian, salah satu rekannya tiba-tiba memberikan uang untuk membangun pondasi.

“Sehingga, alhamdulilah walaupun tidak bagus tapi tidak pondasi saja dan itu sudah bisa dipakai untuk bersujud,” kata Hartono.

“Itu yang dimaksud dengan 'rezeki dari mana',” ujarnya melanjutkan.

Baca juga: KY Minta Hakim Sidang Tragedi Kanjuruhan Perhatikan Aspek Akses dan Partisipasi Publik

Lebih lanjut, Sukma mengulik pengalaman Hartono menolak pemberian berupa tanah. Sikap itu membuatnya dikucilkan dan dimutasi ke bagian lain yang dipandang kurang strategis.

“Bapak pernah menolak pemberian tanah. Kemudian, bapak malah dikucilkan oleh lingkungan dan dimutasi ke bagian istilahnya bagian kering, yaitu identifikasi sidik jari. Ini kapan terjadi peristiwa seperti ini?” tanya Sukma.

Menurut Hartono, peristiwa itu terjadi saat ia menjabat sebagai Kanit Tanah Bangunan di Polrestabes Surabaya.

Saat itu, dalam tubuh Polri belum terdapat kerangka struktur yang benar untuk menangani persoalan tanah.

Baca juga: KY dan MA Akan Bertemu Bicarakan Reformasi Penegakan Hukum

Padahal, dalam kurun waktu tersebut terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan pengembang.

Salah seorang pengembang yang terjerat kasus kemudian menjanjikan akan memberikan tanah.

“Saya melihat konstruksi hukum dan itu sudah bisa kami tolak dan alhamdulillah bisa terlaksana pelaksanaan penyidikannya,” ujar Hartono.

“Karena merasa berbuat benar tapi justru mendapat hukuman, bagaimana reaksi Bapak?” tanya Sukma kemudian.

“Itu biasa Bu, kami siap saja,” kata Hartono.

Baca juga: 5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com