Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

Kompas.com - 27/01/2023, 11:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 5 orang calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) lolos seleksi kesehatan dan kepribadian serta akan mengikuti seleksi wawancara.

"Mengumumkan nama-nama calon hakim ad hoc hak asasi manusia pada Mahkamah Agung RI yang lulus seleksi kesehatan dan kepribadian sebagai berikut," kata anggota KY Siti Nurjanah dalam konferensi pers, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Akan Dimulai, Jokowi Segera Terbitkan Inpres

Dari lima calon hakim ad hoc ini terdapat dua orang yang berlatar belakang non-hakim yakni anggota Polri bernama Harnoto dan pengacara bernama Heppy Wajongkere.

Sementara, tiga calon lainnya pernah bertugas sebagai hakim yakni mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) pengadilan Tinggi Jakarta Lafat Akbar.

Kemudian, mantan hakim ad hoc tipikor Pengadilan Negeri Banda Aceh Fatan Riyadhi, serta mantan hakim ad hoc tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Ukar Priyambodo.

Kelima calon hakim itu akan mengikuti selesi wawancara yang diselenggarakan di Kantor Komisi Yudisial pada Kamis (3/2/2023) pekan depan.

Baca juga: Pemerintah Sebut Sudah Antisipasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Menuai Kritik

Siti mengatakan, isu integritas para calon hakim akan menjadi perhatian KY untuk memastikan independensi mereka bila menjabat kelak.

"Kalau calon ini mempunyai integritas dia mesti tahu bahwa hakim ini harus independen, menjaga kemandirian lembaga peradilan sehingga tidak bisa untuk diintervensi oleh siapapun dan dari kekuatan mana saja," ujar Siti.

Ia menyebutkan, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam proses seleksi hakim ad hoc HAM dengan memberikan pertanyaan kepada para calon dalam tahap wawancara pekan depan.

"Ada ruang, ada waktu yang disediakan oleh Komisi Yudisial yang diberikan kepada publik, termasuk kepada lembaga-lembaga masyarakat untuk ikut berperan serta memberikan pertanyaan kepada peserta atau calon hakim ad hoc HAM," kata Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com