Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Kompas.com - 02/02/2023, 16:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago berpandangan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil jalan kesejukan agar pemerintahan tetap solid menjelang masa jabatannya berakhir.

Pasalnya, kata Pangi, Jokowi memutuskan tidak melakukan reshuffle atau perombakan kabinet seperti yang digembar-gemborkan bakal terjadi pada Rabu Pon (1/2/2023) kemarin.

"Itu artinya tidak mengurangi kursi menteri dari parpol pengusung seperti Nasdem. Tetap menghormati sikap politik Nasdem atas dasar saling memahami dan saling pengertian," kata Pangi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Namun, menurutnya, tak adanya reshuffle bukan hanya karena hal itu.

Baca juga: Golkar Klaim Tak Bahas soal Reshuffle dengan Surya Paloh

Pangi mengatakan, Jokowi mempertimbangkan keseriusan Nasdem yang tetap berkomitmen menjaga dan mengawal pemerintahan hingga tuntas.

Di sisi lain, hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Jokowi yang sempat dikabarkan merenggang, akhirnya membaik.

"Setelah pertemuan kemarin (di Istana), hubungan Surya Paloh dan Jokowi kembali pulih, chemistry kembali hidup dan soal beda pilihan capres tidak menjadi agenda urgensi untuk reshuffle menteri dari Nasdem," kata CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting ini.

Pangi berpendapat, kemungkinan Jokowi kurang nyaman saja ketika Nasdem dan Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres( tanpa berkomunikasi terlebih dulu.

Padahal, Nasdem masih dalam pemerintahan Jokowi. Sehingga membuat hubungan kedua tokoh bangsa ini renggang.

Baca juga: Belum Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Di sisi lain, Pangi mengatakan, Jokowi masih membutuhkan Nasdem. Sebab, partai besutan Surya Paloh itu termasuk partai yang loyal mengawal agenda pemerintahan Jokowi.

Ia pun mencontohkan kala Nasdem mendukung pemerintahan Jokowi di masa sulit pandemi Covid-19, berbagai kritik soal kenaikan bahan bakar minyak (BBM) hingga ancaman resesi ekonomi.

"Pemerintahan Jokowi tetap bisa melewati kondisi sulit dengan baik. Tidak bisa lepas di dalamnya ada Nasdem dan partai lainnya yang pasang badan setia mengawal agenda pemerintahan Jokowi," ujar Pangi.

Diketahui, isu reshuffle mengemuka sejak akhir tahun 2022.

Isu yang terdengar adalah Presiden bakal melakukan reshuffle terhadap dua menteri Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Tanggapan Menteri-menteri Nasdem Saat Ditanya Kemungkinan Reshuffle 1 Februari

Isu itu pertama kali terdengar setelah PDI-P meminta dua menteri dari Nasdem tersebut didepak dari kabinet.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com