JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak jadi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu (1/2/2023).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan bahwa tidak mudah mengeluarkan Nasdem dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ada sejumlah alasan, pertama adalah soal dukungan politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo
"Kalaupun ia (Nasdem) diamputasi karena deklarasikan Anies, maka Jokowi bisa dianggap keliru karena membawa urusan personal, yakni kebencian pada Anies mengorbankan pemerintahan," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/2/2023).
Baca juga: Kode Jokowi soal Rabu Pon dan Reshuffle Kabinet yang Urung Terjadi
Alasan berikutnya adalah, kuatnya Nasdem membangun citra Jokowi selama ini melalui media.
Menurut Dedi, apabila Nasdem terkena reshuffle atau perombakan kabinet, maka bisa jadi media kepemilikan Surya Paloh berpengaruh terhadap citra Presiden Jokowi.
"Nasdem juga miliki kuasa media, dan Jokowi diyakini tidak selalu bisa dipuji, sehingga posisi Nasdem cukup kuat," ujarnya.
Selain itu, kebersamaan Surya Paloh dan Jokowi terjadi sejak lama.
Hal ini tak lepas karena kontribusi Nasdem pada pemerintahan Jokowi selama dua periode.
Baca juga: Saat Surya Paloh Menari di Balik Koalisi Perubahan, Rangkul Golkar dan Wacana Anies-Airlangga
Alasan terakhir, Dedi menyoroti pertemuan Surya Paloh dan Jokowi di Istana beberapa waktu lalu.
Tak bisa dipungkiri, kata dia, pertemuan itu memengaruhi isu reshuffle yang berujung Jokowi tetap mempertahankan Nasdem pada Rabu kemarin.
"Terlebih beberapa waktu ini, Surya Paloh bersafari kepada elit politik koalisi pemerintah, bahkan sebelumnya menemui Jokowi di Istana, ini sedikit bukti Nasdem dan Surya Paloh piawai dalam lakukan diplomasi politik," pungkas Dedi.
Adapun isu reshuffle mengemuka satu bulan terakhir.
Baca juga: PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan Ketimbang Nasdem ke KIB
Isu yang terdengar adalah Presiden bakal melakukan reshuffle kepada dua menteri Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Dua menteri itu juga yang selama ini dikritik pedas oleh elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Akan tetapi, pada Rabu Pon kemarin, tidak ada reshuffle kabinet. Jokowi tetap mempertahankan komposisi menteri yang ada saat ini.
Jokowi sebelumnya menjelaskan sejumlah pertimbangan yang dipikirkannya sebelum melakukan reshuffle.
Menurut Jokowi, kriteria utama adalah melihat kinerja menteri.
Namun, dia tak menampik jika juga ada pertimbangan sisi politis.
"Yang utama memang performa, kinerja. Bahwa ada sisi politiknya, pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023).
"Ya kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa kok, ada koreksi dari setiap perjalanan kan biasa," kata dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.