Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 01/02/2023, 16:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi menyebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak akan menerbitkan hak guna usaha (HGU) jika pihaknya belum menanam sawit di Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Pernyataan itu disampaikan Surya saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Inhu.

Menurut Surya, pihaknya harus menanam sawit terlebih dahulu agar BPN mau menerbitkan HGU.

"Saya mau kasih masukan kepada Yang Mulia, kalau kita belum tanam, HGU tidak mau keluar, Pak. Jadi kalau kita belum tanam sawit di lapangan, BPN tidak mau terbit HGU," kata Surya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023) sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Saksi Ungkap Konflik Lahan Masih Bermunculan sejak Perusahaan Surya Darmadi Beroperasi

Mendengar penuturan Surya, Ketua Majelis Hakim Tipikor Fahzal Hendri tampak heran. Menurutnya, berdasarkan ketentuan, suatu lahan tidak boleh dikelola jika belum diterbitkan HGU.

“Ini malah terbalik sekarang,” tuturnya.

Surya lantas menjelaskan bahwa tindakan semacam itu diterapkan untuk mengetahui keseriusan pengusaha dalam membangun perkebunan sawit.

Sebab, terdapat persoalan jual izin pengelolaan lahan. Tanpa tindakan menanam terlebih dahulu, kata dia, perkebunan tidak kunjung jadi.

“Kalau nunggu HGU ya enggak jadi-jadi kebun,” ujar Surya.

Fahzal lantas menyatakan memegang ucapan Surya Darmadi bahwa jika lahan belum ditanam HGU tidak akan diterbitkan.

“Ya, ini serius, Pak, investor ini,” ujar Surya.

Baca juga: Dapat Izin 182 Hektar, Anak Perusahaan Surya Darmadi Beroperasi di atas 14.141 Hektar HPK

Fahzal kemudian mempertanyakan keberadaan sejumlah anak usaha perusahaan taipan tersebut yang hingga saat ini belum mengantongi HGU.

Anak perusahaan itu antara lain, Banyu Bening Utama, Panca Agrolestari, dan Siberida Subur.

“Sudah sekian lama kenapa enggak keluar HGU-nya, nah siapa yang salah?" cecar Fahzal.

Menanggapi ini, Surya mengatakan bahwa di lapangan, semua lahan itu sudah ditanami sawit.

Menurutnya, panitia penanaman telah mengusulkan dan mencantumkan luasan yang bakal ditanami sawit.

Fahzal lantas mengulang pernyataan Surya bahwa pada tahun-tahun itu jika pengusaha tidak menanam sawit terlebih dahulu maka HGU tidak akan terbit.

Baca juga: Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

“Ditanami dulu baru keluar HGU?” tanya Fahzal lagi.

“Betul. Saya ada kebun, surat tanam 100 persen. BBU (Banyu Bening Utama) juga sudah tanam 100 persen baru keluar HGU,” kata bos sawit itu.

Bentuk keseriusan

Kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang mengatakan, kliennya serius mendapatkan HGU. Hal itu ditunjukkan dengan menanam sawit terlebih dahulu.

Ia menilai, sikap pemerintah menerbitkan HGU setelah lahan ditanam sudah tepat. Sebab, jika HGU terbit namun pengusaha terkait tidak menanam maka hak guna itu bisa diperjual belikan.

“Karena, bisa jadi tidak ditanam namun mendapat hak, itu bisa diperdagangkan. Ini pemerintah memang sudah tepat," jelas Juniver.

Baca juga: Bacakan Eksepsi, Kuasa Hukum Surya Darmadi Nilai Kasusnya Bukan Perkara Korupsi

Juniver mengklaim kliennya berniat baik membuka lapangan kerja di suatu daerah. Ia menyebut Surya mematuhi syarat agar bisa mengantongi HGU.

Menurutnya, Surya terlebih dahulu mengantongi izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) untuk PT Duta Palma terlebih dahulu.

Setelah itu, Surya Darmadi berupaya mendapatkan hak pakai maupun hak guna usaha.

Namun, kata Juniver, dalam persidangan pengurusan mendapatkan HGU menjadi pertentangan pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, terdapat penetapan kawasan hutan dengan Area Penggunaan Lain (APL) tidak sesuai.

"Hal itu mengakibatkan ini tertunda-tunda pengurusannya, dokumen bisa tidak diselesaikan, mengakibatkan tertundalah penerbitan hak guna usaha di Duta Palma," kata Juniver.

Baca juga: Bacakan Eksepsi, Kuasa Hukum Surya Darmadi Nilai Dakwaan JPU Prematur

Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Produk hukum itu dinilai menjadi jalan tengah bagi pengusaha yang tersandung perizinan seperti PT Duta Palma Group.

Karena itu, ujar Juniver, PT Duta Palma Group seharusnya tidak bisa dipidana karena keberadaan UU Cipta Kerja.

“Tidak ada sanksi pidana terhadap orang yang sudah terlanjur mengusahakan masuk daerah kawasan hutan," paparnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mendakwa Surya Darmadi merugikan perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun dalam kasus dugaan korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan sejak 2004 hingga 2022.

Baca juga: Minta Rekeningnya Dibuka, Surya Darmadi: Saya Tak Bisa Bayar Gaji 20.000 Karyawan...

Korupsi itu diduga dilakukan bersama dengan Bupati Indragiri Hulu saat itu, Raja Thamsir. Menurut Jaksa, Surya Darmadi mengoperasikan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin prinsip dan bertentangan dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan tidak memiliki izin kawasan hutan.

Jaksa juga menyebut Surya Darmadi tidak membangun kebun untuk warga minimal 20 persen dari jumlah luas kebun yang dioperasikan oleh perusahaan.

Kemudian, jaksa mendakwa Surya Darmadi dan Raja Thamsir telah bersama-sama memperkaya diri sendiri sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan 7.885.857,36 dolar AS.

Setelah diperiksa sebagai terdakwa pada Senin kemarin, Surya akan menjalani tuntutan pada persidangan pekan depan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR 'Gerah' gara-gara Transaksi Rp 349 T Dibongkar Mahfud, Trimedya Panjaitan: Saya Belum Lihat Begitu

DPR "Gerah" gara-gara Transaksi Rp 349 T Dibongkar Mahfud, Trimedya Panjaitan: Saya Belum Lihat Begitu

Nasional
Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda, di Antaranya Karyoto dan Akhmad Wiyagus

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda, di Antaranya Karyoto dan Akhmad Wiyagus

Nasional
Komjen Rycko Amelza Siap Jabat Posisi Kepala BNPT

Komjen Rycko Amelza Siap Jabat Posisi Kepala BNPT

Nasional
KPK: 15 Senjata Api di Rumah Dito Mahendra Tak Terkait TPPU Eks Sekretaris MA

KPK: 15 Senjata Api di Rumah Dito Mahendra Tak Terkait TPPU Eks Sekretaris MA

Nasional
Kapolri Lantik Komjen Wahyu Widada Jadi Kabaintelkam, Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam

Kapolri Lantik Komjen Wahyu Widada Jadi Kabaintelkam, Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam

Nasional
Mahasiswa dari Puluhan Kampus Akan Demo Tolak Perppu Ciptaker 6 April

Mahasiswa dari Puluhan Kampus Akan Demo Tolak Perppu Ciptaker 6 April

Nasional
Soal Perbedaan Data Transaksi Janggal, Jokowi: Ditanyakan ke Menkeu dan Mahfud

Soal Perbedaan Data Transaksi Janggal, Jokowi: Ditanyakan ke Menkeu dan Mahfud

Nasional
KPK: 15 Senjata di Rumah Dito Mahendra Bukan untuk Olahraga, melainkan Bertempur

KPK: 15 Senjata di Rumah Dito Mahendra Bukan untuk Olahraga, melainkan Bertempur

Nasional
Kepala BPH Migas Sampaikan 3 Tantangan Pengelolaan Pasokan BBM Jelang Idul Fitri

Kepala BPH Migas Sampaikan 3 Tantangan Pengelolaan Pasokan BBM Jelang Idul Fitri

Nasional
Ganjar Dinilai Mainkan Gimik, Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U20 buat Cari Keuntungan Politik

Ganjar Dinilai Mainkan Gimik, Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U20 buat Cari Keuntungan Politik

Nasional
Pengamat Sebut Kasus Transaksi Janggal Rp 349 T Muncul karena Budaya Korupsi yang Mengakar

Pengamat Sebut Kasus Transaksi Janggal Rp 349 T Muncul karena Budaya Korupsi yang Mengakar

Nasional
Respons Jokowi soal Ganjar-Koster Tolak Timnas Israel: Ini Negara Demokrasi, tapi...

Respons Jokowi soal Ganjar-Koster Tolak Timnas Israel: Ini Negara Demokrasi, tapi...

Nasional
Arus Mudik Diprediksi Meningkat, Pertamina Siaga Penuhi Kebutuhan Energi Masyarakat

Arus Mudik Diprediksi Meningkat, Pertamina Siaga Penuhi Kebutuhan Energi Masyarakat

Nasional
11 Juta Warga Berlibur ke Luar Negeri, Jokowi: Rem Separuh Saja, Besar Sekali Devisanya

11 Juta Warga Berlibur ke Luar Negeri, Jokowi: Rem Separuh Saja, Besar Sekali Devisanya

Nasional
Jokowi: Menpora dan Kepala BNPT Dilantik Minggu Depan

Jokowi: Menpora dan Kepala BNPT Dilantik Minggu Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke