Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Kompas.com - 01/02/2023, 08:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas jelang Pemilu 2024.

Pemicunya, PKB dianggap menyeret-nyeret NU untuk kepentingan politik praktis.

Gara-gara mars

PBNU mengaku kecewa karena mars perayaan 1 abad hari lahir NU yang digubah oleh mustasyar sekaligus mantan Rais Aam PBNU, Ahmad Mustofa Bisri, digunakan sebagai suara latar dalam unggahan akun Instagram DPP PKB untuk acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang digelar partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu, Senin (30/1/2023).

"Yang jelas kita kecewa kalau kemudian mars 1 abad NU yang didedikasikan untuk keberkahan bagi warga Nahdlatul Ulama malah digunakan untuk kepentingan politik praktis. Kita jelas kecewa," kata Ketua Bidang Keorganisasian PBNU, Ishfah Abidal Aziz, kepada Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).

Ia menjelaskan alasan dirinya menyebut acara itu sebagai kepentingan politik praktis.

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk Kepentingan Politik

Menurut dia, pemakaian mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas, jelang Pemilu 2024.

Padahal, sejak Yahya Cholil Staquf menakhodai NU pada akhir Desember 2021, eks juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah menegaskan bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat politik praktis, juga tidak berafiliasi dengan salah satu kubu/partai politik termasuk PKB yang secara historis memang didirikan ulama dan pengurus PBNU.

"Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu," ujar Ishfah.

"NU milik bangsa dan negara serta menyerahkan dan membebaskan warga Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan aspirasi politiknya," ia menambahkan.

Baca juga: Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu


Dituding manipulasi Nahdliyin

Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang diselenggarakan kemarin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu, turut mengundang Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU 2 periode sebelum Yahya Staquf naik tahta.

Said, yang kalah perolehan suara dari Yahya dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU akhir 2021 lalu, memaparkan bahwa "PKB adalah NU, dan NU adalah PKB" dalam acara itu.

Said juga mengungkapkan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai politik yang sejalan dengan NU. Menurut dia, orang-orang yang berupaya menjauhkan PKB dari NU adalah orang-orang yang "tidak senang dengan Muhaimin".

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk Kepentingan Politik, PKB Buka Suara

Muhaimin, yang dulu mendongkel posisi Gus Dur sebagai "empunya" PKB, lebih terang-terangan lagi menyampaikan kepada pers bahwa "watak NU adalah kekuatan politik".

"Tidak usah memanipulasi warga NU, dengan manipulatif seperti itu. Silakan berkompetisi, apa yang jadi gagasan dan cita-cita Anda, kalau rakyat mengafirmasi, pasti dipilih," kata Ishfah.

"Dalam acara itu, disampaikan bahwa watak dasar NU adalah politik. Itu tidak benar. Saya minta Ketua Umum PKB baca kembali Muqaddimah Qanun dan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama," tambahnya.

Ishfah menegaskan bahwa watak dasar sekaligus landasan dan asas berdirinya NU "untuk kemaslahatan umat", bukan untuk kepentingan politik.

Baca juga: PBNU Larang Kampanye Bawa-bawa Nama NU

Ia menambahkan, Nadhliyin memiliki aspirasi politik yang bebas, dan tidak ada satu pun pihak yang punya legitimasi untuk mengarahkannya harus mendukung PKB.

"Jadi, (NU) bukan untuk politik. Oleh karena itu, ketika disampaikan bahwa watak dasar NU itu politik, itu jelas-jelas menyalahi, untuk memanipulasi hak atau keputusan warga NU," ujar Ishfah.

Ia menambahkan, bukan baru kali ini saja PKB berupaya untuk mengarahkan suara Nahdliyin.

Menurut Ishfah, PKB harus memulai arah politiknya secara lebih otentik tanpa mengait-ngaitkan diri dengan NU yang memang memiliki basis massa yang besar.

"Kita melihat rekam jejak selama ini, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di PKB ini kan upaya menggalang dukungan dari warga NU. Itu yang dilakukan tanpa diseimbangi dengan perkhidmatan yang cukup terhadap NU," ungkap Ishfah.

PKB: sak karepmu!

PKB pun angkat bicara setelah dituding berupaya memanipulasi nahdliyin untuk kepentingan politik praktis jelang Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, justru menganggap ada penyusup di tubuh pengurus ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

"Sak karepmu (suka-suka kamu)! Aku enggak ngurusi mars. Hikmat PKB akan jalan terus dari Satu Abad ini sampai kapan pun," ungkap Jazil kepada Kompas.com, Selasa.

Baca juga: PBNU Hadiri Harlah PPP, Arsul Sani: Gus Yahya Serius dengan Inklusivitas Politik

Ia justru menyuruh PBNU tidak mengingkari fakta sejarah bahwa kelahiran PKB dibidani oleh para ulama NU dan pengurus PBNU di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Jazil berujar bahwa hal itu adalah tanggung jawab sejarah dan PKB akan terus memikulnya.

"Justru yang perlu diwaspadai itu adalah para penumpang gelap yang menyusup di tubuh PBNU," ucap dia.

"Karena mereka itu yang sering mengatasnamakan NU untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Jazil.

Bisa ganggu kerja PKB

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai perselisihan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kembali mencuat kemungkinan bisa mengganggu upaya parpol itu menggalang dukungan dan suara menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Apabila relasi antara elite-elite NU dan elite politik PKB tidak harmonis tentu saja berpotensi menghadirkan gangguan-gangguan terhadap kerja-kerja politik PKB dalam menghadapi Pemilu 2024," kata Bawono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Menurut Bawono, perbedaan pandangan antara elite PBNU dan PKB membuat hubungan kedua belah pihak saat ini merenggang.

Apalagi setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan NU terlalu jauh terseret dalam politik praktis oleh PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Akan tetapi, di mata para elite PKB sebenarnya warga Nahdliyin merupakan basis utama pemilih mereka. Selain itu, para penggagas PKB di era reformasi merupakan tokoh-tokoh NU.

Menurut Bawono, kunci untuk membuka jalan islah antara PBNU dan PKB adalah melalui komunikasi. Akan tetapi, kata Bawono, hal itu juga yang menjadi ganjalan di antara kedua kubu.

"Yahya Staquf notabene memiliki kedekatan dengan Ciganjur, keluarga almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memang telah membuat semacam ganjalan psikologis untuk Cak Imin untuk dapat melakukan komunikasi secara baik dan lancar," ujar Bawono.

Sebab hubungan Cak Imin dan keluarga Gus Dur sampai saat ini juga kurang harmonis akibat konflik internal di PKB pada masa lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com