Salin Artikel

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Pemicunya, PKB dianggap menyeret-nyeret NU untuk kepentingan politik praktis.

Gara-gara mars

PBNU mengaku kecewa karena mars perayaan 1 abad hari lahir NU yang digubah oleh mustasyar sekaligus mantan Rais Aam PBNU, Ahmad Mustofa Bisri, digunakan sebagai suara latar dalam unggahan akun Instagram DPP PKB untuk acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang digelar partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu, Senin (30/1/2023).

"Yang jelas kita kecewa kalau kemudian mars 1 abad NU yang didedikasikan untuk keberkahan bagi warga Nahdlatul Ulama malah digunakan untuk kepentingan politik praktis. Kita jelas kecewa," kata Ketua Bidang Keorganisasian PBNU, Ishfah Abidal Aziz, kepada Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).

Ia menjelaskan alasan dirinya menyebut acara itu sebagai kepentingan politik praktis.

Menurut dia, pemakaian mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas, jelang Pemilu 2024.

Padahal, sejak Yahya Cholil Staquf menakhodai NU pada akhir Desember 2021, eks juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah menegaskan bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat politik praktis, juga tidak berafiliasi dengan salah satu kubu/partai politik termasuk PKB yang secara historis memang didirikan ulama dan pengurus PBNU.

"Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu," ujar Ishfah.

"NU milik bangsa dan negara serta menyerahkan dan membebaskan warga Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan aspirasi politiknya," ia menambahkan.

Said, yang kalah perolehan suara dari Yahya dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU akhir 2021 lalu, memaparkan bahwa "PKB adalah NU, dan NU adalah PKB" dalam acara itu.

Said juga mengungkapkan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai politik yang sejalan dengan NU. Menurut dia, orang-orang yang berupaya menjauhkan PKB dari NU adalah orang-orang yang "tidak senang dengan Muhaimin".

Muhaimin, yang dulu mendongkel posisi Gus Dur sebagai "empunya" PKB, lebih terang-terangan lagi menyampaikan kepada pers bahwa "watak NU adalah kekuatan politik".

"Tidak usah memanipulasi warga NU, dengan manipulatif seperti itu. Silakan berkompetisi, apa yang jadi gagasan dan cita-cita Anda, kalau rakyat mengafirmasi, pasti dipilih," kata Ishfah.

"Dalam acara itu, disampaikan bahwa watak dasar NU adalah politik. Itu tidak benar. Saya minta Ketua Umum PKB baca kembali Muqaddimah Qanun dan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama," tambahnya.

Ishfah menegaskan bahwa watak dasar sekaligus landasan dan asas berdirinya NU "untuk kemaslahatan umat", bukan untuk kepentingan politik.

Ia menambahkan, Nadhliyin memiliki aspirasi politik yang bebas, dan tidak ada satu pun pihak yang punya legitimasi untuk mengarahkannya harus mendukung PKB.

"Jadi, (NU) bukan untuk politik. Oleh karena itu, ketika disampaikan bahwa watak dasar NU itu politik, itu jelas-jelas menyalahi, untuk memanipulasi hak atau keputusan warga NU," ujar Ishfah.

Ia menambahkan, bukan baru kali ini saja PKB berupaya untuk mengarahkan suara Nahdliyin.

Menurut Ishfah, PKB harus memulai arah politiknya secara lebih otentik tanpa mengait-ngaitkan diri dengan NU yang memang memiliki basis massa yang besar.

"Kita melihat rekam jejak selama ini, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di PKB ini kan upaya menggalang dukungan dari warga NU. Itu yang dilakukan tanpa diseimbangi dengan perkhidmatan yang cukup terhadap NU," ungkap Ishfah.

PKB: sak karepmu!

PKB pun angkat bicara setelah dituding berupaya memanipulasi nahdliyin untuk kepentingan politik praktis jelang Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, justru menganggap ada penyusup di tubuh pengurus ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

"Sak karepmu (suka-suka kamu)! Aku enggak ngurusi mars. Hikmat PKB akan jalan terus dari Satu Abad ini sampai kapan pun," ungkap Jazil kepada Kompas.com, Selasa.

Ia justru menyuruh PBNU tidak mengingkari fakta sejarah bahwa kelahiran PKB dibidani oleh para ulama NU dan pengurus PBNU di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Jazil berujar bahwa hal itu adalah tanggung jawab sejarah dan PKB akan terus memikulnya.

"Justru yang perlu diwaspadai itu adalah para penumpang gelap yang menyusup di tubuh PBNU," ucap dia.

"Karena mereka itu yang sering mengatasnamakan NU untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Jazil.

Bisa ganggu kerja PKB

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai perselisihan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kembali mencuat kemungkinan bisa mengganggu upaya parpol itu menggalang dukungan dan suara menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Apabila relasi antara elite-elite NU dan elite politik PKB tidak harmonis tentu saja berpotensi menghadirkan gangguan-gangguan terhadap kerja-kerja politik PKB dalam menghadapi Pemilu 2024," kata Bawono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Menurut Bawono, perbedaan pandangan antara elite PBNU dan PKB membuat hubungan kedua belah pihak saat ini merenggang.

Apalagi setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan NU terlalu jauh terseret dalam politik praktis oleh PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Akan tetapi, di mata para elite PKB sebenarnya warga Nahdliyin merupakan basis utama pemilih mereka. Selain itu, para penggagas PKB di era reformasi merupakan tokoh-tokoh NU.

Menurut Bawono, kunci untuk membuka jalan islah antara PBNU dan PKB adalah melalui komunikasi. Akan tetapi, kata Bawono, hal itu juga yang menjadi ganjalan di antara kedua kubu.

"Yahya Staquf notabene memiliki kedekatan dengan Ciganjur, keluarga almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memang telah membuat semacam ganjalan psikologis untuk Cak Imin untuk dapat melakukan komunikasi secara baik dan lancar," ujar Bawono.

Sebab hubungan Cak Imin dan keluarga Gus Dur sampai saat ini juga kurang harmonis akibat konflik internal di PKB pada masa lalu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/08275891/pbnu-dan-pkb-kian-panas-mars-1-abad-nu-kini-dipersoalkan-karena-dipolitisasi

Terkini Lainnya

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke