Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Kompas.com - 31/01/2023, 08:56 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut buka suara soal dana penanggulangan kemiskinan Rp 500 triliun yang belum terserap optimal.

Menurut dia, anggaran penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari anggaran program perlindungan sosial. Namun, jumlahnya tidak mencapai Rp 500 triliun, melainkan Rp 461,6 triliun.

Selain digunakan sebagai penanggulangan kemiskinan, di dalamnya juga terdapat komponen subsidi, seperti untuk pupuk, BBM, listrik, gas, hingga bibit.

Baca juga: Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

"Untuk penanggulangan kemiskinan dalam arti spesifik, melulu untuk warga miskin, jumlahnya tidak sampai Rp 500 triliun. Jumlah itu adalah anggaran program perlindungan sosial (perlinsos), yang pada 2022 mencapai Rp 461,6 triliun," kata Muhadjir kepada wartawan, Senin (30/1/2023).

Ia menambahkan, subsidi dalam bentuk barang itu memang tidak diberikan langsung kepada orang miskin. seperti dalam bentuk uang tunai atau pangan layaknya bansos lainnya.

Subsidi ini dibayarkan pemerintah kepada PLN dan Pertamina, agar harga gas elpiji 3 kilogram hingga listrik 450 VA dan 900 VA tetap bisa dijangkau warga miskin.

Baca juga: Menyoroti Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun, Setiap Warga Miskin Bisa Dapat Rp 19 Juta

"Begitu juga subsidi pupuk dan bibit, karena sebagian petani miskin adalah buruh tani. Juga subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) itu mensasar 130 juta lebih penduduk, sedang jumlah warga miskin per September 2022 sebesar 26,36 juta orang (9,57 persen)," tuturnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, anggaran bantuan spesifik untuk warga miskin yang berupa bansos berada di Kementerian Sosial (Kemensos). Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, anggaran tahun 2022 mencapai sekitar Rp 72 triliun.

Di sisi lain, anggaran bansos juga tersebar di kementerian/lembaga lain. Namun ia memastikan, anggaran tersebut pun tidak sampai Rp 500 triliun.

Baca juga: Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

"Memang ada bansos khusus warga miskin yang lewat kementerian lain dan pemerintah daerah lewat dana alokasi khusus (DAK) juga Dana Desa. Tetapi bisa dipastikan jumlah totalnya tidak sampai Rp 500 triliun," jelas Muhadjir.

Tak hanya itu, Muhadjir juga mengaku tidak tahu persis dana penanggulangan kemiskinan yang habis dipakai untuk rapat hingga perjalanan dinas. Adapun pernyataan ini awalnya dilontarkan oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas pekan lalu.

Namun kata Muhadjir, Menpan RB sudah menyampaikan bahwa tidak bermaksud mengatakan demikian. Ia bermaksud menjelaskan bahwa ada sebagian program penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang belum optimal, seperti sebagian dananya digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

Baca juga: Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

"Saya kira sudah jauh berkurang karena presiden sangat keras memperingatkan hal itu. Apalagi dua tahun terahkir selama pandemi ada kebijakan PPKM. Jadi bukan habis untuk rapat dan perjalanan dinas," sebut Muhadjir.

Sebelumnya diberitakan, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan anggaran kemiskinan senilai Rp 500 juta banyak digunakan untuk studi banding dan rapat di hotel.

Namun, hanya sebagian anggaran Rp 500 triliun yang seharusnya digunakan untuk program kemiskinan belum tersebut yang belum berdampak optimal.

"Setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel," sebut Anas dalam siaran pers, Minggu (29/1/2023).

Baca juga: Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Malah Banyak Terserap untuk Studi Banding dan Rapat di Hotel

"Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tambah dia.

Anas mencontohkan apa yang dialami di Kementerian PAN-RB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PAN-RB.

"Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa sepuluh pemda yang datang. Sudah berapa biayanya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com