Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Gerindra-PKB Akan Bentuk Tim Ahli untuk Kaji Desain Politik dan Pemerintahan

Kompas.com - 30/01/2023, 12:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

cak imJAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan membentuk tim ahli untuk mengkaji desain politik dan pemerintahan yang akan ditawarkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Perkembangan koalisi berjalan terus, akan membuat tim ahli untuk mengkaji berbagai desain politik dan pemerintahan 2024," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu pun menyebutkan, koalisi Gerindra-PKB juga membuka pintu bagi semua pihak yang ingin memberi masukan maupun partai-partai politik yang hendak bergabung.

Baca juga: Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Ia mengeklaim, koalisi ini tengah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik secara tertutup untuk menambah anggota koalisi.

Cak Imin menyatakan, keputusan mengenai calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh Gerindra-PKB pun akan menunggu bergabungnya partai lain ke dalam koalisi.

"Tentu kita melibatkan partai-partai yang hendak bergabung sekaligus menunggu peta dari kekuatan presidential threshold dari partai-partai lain," ujar Cak Imin.

Baca juga: Koalisi Gerindra-PKB akan Lakukan Pertemuan Lanjutan dengan Nasdem

Ia menambahkan, komunikasi antara koalisi Gerindra-PKB dengan Partai Nasdem yang berkunjung pada Kamis (26/1/2023) belum mendapatkan perkembangan berarti.

"Mereka datang untuk membuka komunikasi tapi kalau saya baca-baca mereka juga semakin solid di koalisi (mereka)," kata Cak Imin.

Seperti diketahui, koalisi antara Gerindra dan PKB telah membentuk sekretariat bersama (sekber) yang diresmikan pada Senin (23/1/2023) pekan lalu.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, sekber tersebut adalah implementasi dari kerja sama politik antara kedua partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com