Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang Dinilai Aji Mumpung jika Maju Kepala Daerah, Ada Potensi Konflik Kepentingan

Kompas.com - 26/01/2023, 12:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, rencana majunya putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep yang ingin terjun ke dunia politik, utamanya pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menunjukkan sikap aji mumpung.

Adapun keinginan Kaesang maju Pilkada dibocorkan langsung oleh sang kakak, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Seolah ingin memanfaatkan momentum saat ayahnya masih di kekuasaan," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Bak Gayung Bersambut, Gerindra Dukung Gibran dan Kaesang Maju Pilkada 2024

Umam kemudian mengingatkan soal pernyataan Jokowi beberapa tahun lalu, yang menyatakan bahwa anak-anaknya tak berniat terjun ke dunia politik.

Kabar mengenai Kaesang yang ingin terjun ke politik dan bahkan maju Pilkada, dinilai Umam tidak konsisten dengan pernyataan Jokowi tahun-tahun sebelumnya.

"(Jokowi) masa-masa awal mendapatkan amanah rakyat usai Pemilu 2014, yang mengatakan anak-anaknya tidak ada yang tertarik politik, bahkan 'hanya jualan martabak', atau 'jualan pisang'," ujar Umam.

"Faktanya, per hari ini sudah ada putra dan menantu Jokowi yang sudah mendapatkan karpet merah di kekuasaan lokal, yang diakui atau tidak, mendapatkan kemudahan karena posisi Jokowi sebagai presiden," tambah dia.

Berkaca hal tersebut, Umam menilai ada kekhawatiran munculnya konflik kepentingan atau conflict of interest.

Apalagi, tambah dia, saat ini partai politik juga menyambut positif dan bahkan mendukung Kaesang terjun politik.

Baca juga: Kaesang Hendak Calonkan Diri Jadi Kepala Daerah, Ini Deretan Anak Presiden yang Terjun ke Politik

Umam menduga, hal itu sarat konflik kepentingan antara partai politik dan Presiden Jokowi.

"Partai-partai politik melirik Kaesang untuk mendapatkan perhatian dari Jokowi yang masih di tampuk kepemimpinan," jelasnya.

"Mirip dengan para Menteri-menteri yang belakangan ini berlomba-lomba melakukan kerja sama dan memberi bantuan pada Pemerintahan Surakarta, untuk mendapatkan poin politik dari Jokowi," sambung Umam.

Kendati demikian, Umam berpandangan tidak ada yang salah secara aturan, jika Kaesang terjun ke politik.

Hanya saja, hal seperti itu dinilai kurang etis dan inkonsisten dengan pernyataan dan komitmen yang pernah Jokowi sampaikan.

"Selain itu, masuknya Kaesang ke dunia politik seolah akan mempertegas sikap permisif Jokowi yang membiarkan akar politik dinasti kian menguat, bahkan di lingkup keluarga terkecilnya," ujar Umam.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

Nasional
Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com