Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Tingkatkan Pengelolaan Kepegawaian untuk Dukung Transformasi Pendidikan ASN

Kompas.com - 13/01/2023, 11:30 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

Nyoman berharap, para pegawai itu dapat menyebarkan hasil-hasil rakor kepada pegawai lainnya di unit kerja masing-masing melalui pertemuan-pertemuan serupa.

Sementara itu, Sekretaris BRSDM Kusdiantoro mengatakan, rakor tersebut diselenggarakan dalam rangka menyikapi dinamisnya kebijakan terkait pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan SDM aparatur dengan terbitnya beberapa peraturan dalam waktu yang berdekatan.

“Maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang dimaksud dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya," tutur Kusidantoro.

Menurutnya, terdapat beberapa hal yang harus memiliki pemahaman yang sama, yakni mekanisme kerja baru setelah penyederhanaan birokrasi, pembinaan disiplin pegawai, dan penyeragaman pengelolaan urusan kepegawaian.

Selain kepegawaian, lanjut Kusdiantoro, rakor itu turut membahas mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Upaya tersebut dilakukan untuk menggali potensi dan rencana belanja PNBP pada satuan kerja untuk meningkatkan layanan kepada stakeholder dan peningkatan realisasi PNBP.

Baca juga: Kementerian KP Paparkan Capaian Kinerja Positif Subsektor Pengembangan SDM pada 2022

“Melalui rakor ini, akan ditandatangani kontrak kinerja atas target dan penggunaan PNBP antara kepala unit pelaksana teknis (UPT), kepala pusat, dan Kepala BRSDM, serta kesepahaman tentang mekanisme kerja dan pengelolaan kepegawain serta dokumen kinerja yang selaras antara level 0, level 1, dan level 2,” kata Kusdiantoro.

Sebagai informasi, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono pada Raker) Teknis BRSDM 2022 mengatakan bahwa kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul.

Oleh karena itu, sambung dia, BRSDM yang nantinya akan bertransformasi harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkret.

"Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas KP dan menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemanfaatan inovasi teknologi," tutur Trenggono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com