Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lewat IFish, Kementerian KP dan FAO Kembangkan Model Pengelolaan Perairan Darat Berkelanjutan di Jabar

Kompas.com - 18/01/2023, 20:26 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

“Kabupaten Sukabumi merupakan satu dari lima daerah yang mendapatkan proyek IFish dan ke depannya tentu harus ditindaklanjuti terutama pembuatan perda tentang pengelolaan perikanan agar perkembangan perikanan darat semakin terjaga dan terlindungi,” papar Yayan.

Yayan bersyukur bahwa kegiatan IFish telah mengantarkan Kabupaten Sukabumi meraih juara tiga inovasi bisnis se-Jawa Barat (Jabar) dengan proposal Sistem Budi Daya Sidat Segmentasi Murah (Si Bulat Merah).

“Nanti akan terjadi sinergi usahanya itu di Balai Benih Ikan (BBI) Tonjong yang keluar sebagai sidat fingerling yang akan disalurkan di masyarakat pelaku usaha rumah tangga untuk membudidayakan ikan. Menariknya, budi daya tersebut menggunakan tong yang ternyata mampu menjadi tempat tumbuh sidat.

Baca juga: Kepala BRSDM Paparkan Upaya Politeknik KP untuk Bangun Maritim Cerdas

“Diharapkan dengan metode ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan untuk pemasarannya sebagai pembelinya, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menyerap hasil usaha budi daya sekitar 20 ton per bulan,” tambahnya.

Tak hanya Perda, ia berharap adanya pengembangan tindak lanjut Proyek IFish di Kabupaten Sukabumi oleh pemda seperti kegiatan demosite yang sudah dilakukan dapat terus dikembangkan dan didesiminasikan secara sistematis sebagai bentuk peningkatan kapasitas bagi masyarakat.

“Ada pula kerja kolaborasi terkait pembangunan fishway dapat terus dikembangkan dan terus di scale up agar manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, terdapat sistem pendataan partisipatif dan monitoring terkait perairan darat dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar dapat terus memberikan informasi yang baik dan sesuai sebagai dasar pengelolaan dan kebijakan. Pelibatan masyarakat merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang baik dan sangat butuh untuk terus dilanjutkan.

Terakhir, ada pengelolaan bersama melalui forum kelompok kerja pengelolaan perikanan perairan darat menjadi satu langkah besar dalam pengelolaan kolaboratif.

Baca juga: Kementerian KP Paparkan Capaian Kinerja Positif Subsektor Pengembangan SDM pada 2022

Upaya tersebut dapat menghasilkan capaian-capaian besar lainnya dalam mengelola perikanan perairan darat, khususnya di Kabupaten Sukabumi.

“Dengan langkah-langkah besar ini Kabupaten Sukabumi dapat menjadi salah satu pusat pembelajaran pengelolaan perikanan perairan darat di Indonesia,” ujarnya.

Deputi FAO Representative in Indonesia Ageng Heriyanto mengatakan, Kementerian KP dan FAO melalui proyek IFish juga memfasilitasi penyusunan master plan Pengelolaan Perikanan Sidat di Kabupaten Sukabumi.

“Saya berharap kedua kebijakan tersebut dapat menciptakan integrasi tata kelola perikanan darat, serta sinergi kuat para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan darat, khususnya untuk perikanan sidat,” ujar Ageng.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi Iyos Somantri menjelaskan bahwa pembentukan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah pusat.

Utamanya, sebut Iyos, yang berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pembangunan Provinsi Jawa Barat Bagian Selatan.

Baca juga: Pada Puncak Peringatan Hari Nusantara, Kementerian KP Luncurkan Desa Perikanan Cerdas di Wakatobi

“Kebijakan itu penting untuk menjamin terjaganya ekosistem dan populasi ikan lokal yang memiliki nilai konservasi dan ekonomis tinggi. Hal ini tentunya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya perikanan perairan darat,” jelas Iyos.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, sumber daya ikan di Indonesia, salah satunya sidar, perlu dikelola secara bertanggung jawab agar lestari dan memberi kemakmuran bagi masyarakat nelayan sidat.

“Penerapan prinsip-prinsip konservasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya sidat diharapkan dapat memberikan jaminan bagi keberlanjutan sumber daya sidat di Indonesia,” ungkap Sakti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com