Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Penentang Sistem Proporsional Tertutup Mulai Daftarkan Diri sebagai Pihak Terkait ke MK

Kompas.com - 16/01/2023, 08:29 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak mulai mendaftarkan diri sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konsttitusi (MK), setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat terkait penerapan sistem proporsional terbuka.

Permohonan uji materi terhadap sistem yang diatur dalam Pasal 168 beleid itu sebelumnya diajukan oleh enam pemohon, yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI). Demas diketahui merupakan kader PDI Perjuangan.

Para pemohon berharap agar sistem proporsional terbuka yang telah berlaku sejak 2004 dapat diubah menjadi sistem proporsional tertutup. Namun, uji materi yang bertujuan untuk mengubah sistem pemilihan dari coblos nama caleg menjadi coblos lambang partai di kertas suara itu, justru ditentang delapan partai politik di parlemen, kecuali PDI Perjuangan.

Baca juga: Partai Buruh Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bersyarat

Para penentang itu kemudian mendaftarkan diri sebagai pihak terkait ke MK. Mereka di antaranya adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Wibi Andrino, yang mengajukan permohonan pada Kamis (5/1/2023).

Disusul kemudian oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Derek Loupatty, kader dari Jawa Barat Achmad Taufan, serta kader dari Papua Martinus Anthon Werimon menempuh langkah yang sama.

Ketiganya merasa dirugikan jika pemilu berlangsung dengan sistem proporsional tertutup.

Sebab, kontestasi perebutan kursi Parlemen hanya bakal didominasi oleh kader yang dipilih oleh parpol, bukan yang dikenal oleh masyarakat.

Baca juga: Pacul Sebut 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Terbuka hanya Hore-hore, PKS: Itu Suara Mayoritas

Belakangan, setelah menggelar Rakernas yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo pada 11 Januari lalu, Partai Bulan Bintang (PBB) turut mengajukan diri sebagai pihak terkait. Namun, berbeda dengan Golkar dan Nasdem, PBB senada dengan PDI-P yang mendukung sistem proporsional terbuka diubah menjadi sistem proporsional tertutup.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra beralasan, sistem proporsional tertutup perlu didukung lantaran sistem yang berlaku saat ini kerap membuat masyarakat melakukan kesalahan saat proses pencoblosan.

Selain itu, mantan Menteri Hukum dan HAM itu menambahkan, sistem proporsional terbuka juga telah merusak sistem rekrutmen parpol. Menurut dia, parpol cenderung mencari kader yang mempunyai logistik dan popularitas.

“(Sehingga) demokrasi rakyat berubah jadi demokrasi uang. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi,” ucap pria yang juga mantan Mensesneg itu saat ditemui di Gedung MK, Gambir, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup Dianggap Hore-hore, Golkar: Kami Tidak Sedang Bereuforia

Kemunduran Demokrasi

Sebagai pihak yang mendukung sistem proporsional tertutup, PDI Perjuangan berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka telah menciptakan kapitalisasi politik, oligarki, dan persaingan politik yang terlalu bebas.

Di sisi lain, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengklaim, sistem proporsional tertutup membuat proses kaderisasi dapat berjalan optimal.

“Selanjutnya juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR, dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa di tekan,” tutur Hasto dalam konferensi pers virtual Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat (30/12/2022).

Namun, penilaian tersebut dibantah delapan parpol parlemen. Mereka menilai, mengembalikan sistem pemilu saat ini ke sistem proporsional tertutup yang telah berlaku pada Pemilu 1955, pemilu Orde Baru serta Pemilu 1999, adalah sebuah kemunduran demokrasi.

Baca juga: Disindir PDI-P soal Aksi Hore-hore Tolak Proporsional Tertutup, Golkar: Kita Bela Kepentingan Rakyat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com