Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bersyarat

Kompas.com - 15/01/2023, 13:35 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku setuju dengan sistem pemilu legislatif proporsional tertutup namun dengan persyaratan.

Hal ini ia sampaikan merespons polemik di kalangan partai-partai politik sehubungan dengan adanya gugatan terhadap sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Iqbal, persyaratan itu adalah partai politik harus sudah mengumumkan nama-nama kadernya yang jadi calon legislatif sebelum hari pemungutan suara.

Baca juga: Mau Usung Capres Alternatif, Partai Buruh Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK

Hal ini dianggap sebagai bentuk transparansi untuk mencegah dugaan buruk bahwa partai politik memonopoli pemilihan kader yang berhak duduk di parlemen.

"Nama-nama itu tidak dicoblos tapi wajib diserahkan kepada KPU untuk diumumkan secara terbuka, jadi nama-nama itu sudah diedarkan," kata Iqbal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh, Minggu (15/1/2023).

"Ketika pemilih mau coblos gambar Partai Buruh, dia sudah tahu kalau ini, misalnya Jawa Barat, ada 7 calon. Misalnya ada Ilhamsyah, tapi dia gak suka Ilhamsyah, dia enggak akan coblos Partai Buruh. Ini hukuman buat Partai Buruh," jelasnya.

Baca juga: Said Iqbal Klaim Partai Buruh Didanai Penuh dari Iuran hingga Bisa Rakernas di Hotel

Menurut Iqbal ini merupakan konsekuensi dari partai politik yang seharusnya mempersiapkan kader terbaiknya untuk pileg.

Ia mengkritik penerapan sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan secara penuh oleh Indonesia sejak 2009.

Sistem yang diklaim lebih demokratis lantaran pemilih dapat mencoblos langsung caleg pilihannya itu justru tak berhasil mengatasi persoalan oligarki partai politik.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu, pemilihan sistem proporsional terbuka ataupun tertutup tak ada hubungannya dengan demokrasi atau antidemokrasi.

Baca juga: Deklarasi Capres Selasa, Partai Buruh Tak Tutup Peluang Munculnya Nama Ganjar, Anies, hingga Prabowo

"Sistem proporsional terbuka sudah 3 kali pemilu gagal. 67 persen anggota DPR RI adalah pengusaha. Ada partai agama, nasionalis, kok pemilik modal?" kata Iqbal.

Sejauh ini, baru PDI-P saja partai politik yang menyatakan dukungannya kepada sistem proporsional tertutup.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku bisa saja mendukung sistem ini, seandainya ketentuan tersebut sudah diumumkan jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Rumah Megawati Usai Putusan MK, Bahas Langkah Oposisi atau Tidak

Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Rumah Megawati Usai Putusan MK, Bahas Langkah Oposisi atau Tidak

Nasional
Prabowo Segera Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, TKN: Setelah Itu Pasti Banyak Kejadian Politik

Prabowo Segera Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, TKN: Setelah Itu Pasti Banyak Kejadian Politik

Nasional
Perayaan HUT Ke-78 TNI AU, Panglima TNI Bangga Prajuritnya Sukses Salurkan Bantuan di Gaza lewat 'Air Drop'

Perayaan HUT Ke-78 TNI AU, Panglima TNI Bangga Prajuritnya Sukses Salurkan Bantuan di Gaza lewat "Air Drop"

Nasional
Sambangi 3 Parpol Pengusung di Pilpres, Anies: Tugas Sudah Dijalankan

Sambangi 3 Parpol Pengusung di Pilpres, Anies: Tugas Sudah Dijalankan

Nasional
1.025 Prajurit TNI Siap Bertugas sebagai Pasukan Perdamaian di Kongo

1.025 Prajurit TNI Siap Bertugas sebagai Pasukan Perdamaian di Kongo

Nasional
Usai Harvey Moeis Tersangka, Kejagung Sita PT RBT di Bangka Belitung Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah

Usai Harvey Moeis Tersangka, Kejagung Sita PT RBT di Bangka Belitung Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah

Nasional
Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Nasional
Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Nasional
Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Nasional
Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Nasional
Ketika Massa Teriakkan 'Turunkan Jokowi' Saat Melewati Rumah Megawati...

Ketika Massa Teriakkan "Turunkan Jokowi" Saat Melewati Rumah Megawati...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com