Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Klaim Jadi yang Pertama Wacanakan Koalisi Perubahan

Kompas.com - 12/01/2023, 17:08 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeklaim menjadi yang pertama kali mewacanakan Koalisi Perubahan.

Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan awak media tentang sikap Demokrat, jika koalisi bakal memilih figur calon wakil presiden (cawapres) selain dirinya.

“Justru kami termasuk yang pertama menginisiasi, dan menggelorakan semangat perubahan, dan perbaikan. Jadi kuat narasi kami di situ, bisa dicek rekaman sejarahnya,” sebut AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Nasdem Kekeh Deklarasi Koalisi Perubahan Hanya untuk Anies Capres

Menurutnya, semangat ini digaungkan sebelum penjajakan koalisi dan pengusungan calon presiden (capres) serta cawapres dilakukan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

AHY menuturkan, pihaknya terbuka dengan segala usulan soal figur cawapres. Namun yang terpenting adalah paslon capres-cawapres bakal Koalisi Perubahan memiliki kans kemenangan tertinggi.

“(Penentuan) tidak boleh berdasarkan like or dislike. Enggak boleh asal suka atau tidak suka, preferensi itu sangat subyektif,” ungkapnya.

Baca juga: Pesimistis Koalisi Perubahan Terbentuk, Pengamat: Siapa Ketua Kelasnya?

Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini progres penjajakan Koalisi Perubahan berjalan baik. Tapi AHY ingin ada pemahaman yang disepakati oleh ketiga partai politik (parpol).

“Pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan, dan perbaikan, dan harus bisa membawa kans kemenangan yang paling besar, itu yang menjadi konsensus,” imbuhnya.

Diketahui Koalisi Perubahan tak jua terbentuk meski PKS, Nasdem, dan Demokrat mengklaim progresnya berjalan lancar.

Salah satu yang belum menjadi kesepakatan adalah penentuan cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Tak Kunjung Resmi, Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS Diduga Tunggu Manuver PDI-P

Demokrat mengusulkan AHY untuk berpasangan dengan Anies, sementara PKS mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Sedangkan Nasdem masih membuka peluang agar figur cawapres dipilih dari tokoh non parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com