Disebut Arahkan KPUD Berbuat Curang, Ketua KPU: Arahan Bukan dalam Konteks Melanggar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari kembali membantah dugaan kecurangan yang dialamatkan kepada lembaga penyelenggara tersebut dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Sebelumnya, dugaan kecurangan ini kembali diungkapkan oleh gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ketika diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI hari ini.

"Kalau kemudian ada apa itu namanya, ada arahan, ada perintah juga, tentu tidak dalam konteks yang melanggar aturan atau SOP yang telah ditentukan. Ini yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama," kata Hasyim dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Koalisi Pegang Bukti Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan KPU untuk Loloskan Partai Tertentu

Ia juga kembali menepis anggapan bahwa arahan untuk berbuat kecurangan ini disertai dengan intimidasi. Seperti yang sudah ia ungkapkan berulang kali sebelumnya, Hasyim menyebut bahwa jajaran KPU di daerah merupakan bagian dari keluarga besar KPU.

"Jadi menjadi perhatian lah, tidak sampai kepada arah itu," ucapnya.

Baca juga: Tolak KPU Atur Dapil Sesuai Putusan MK, Politikus PDI-P: Pikirkan Anggaran, Mau Jadi Masalah?

Hasyim menyampaikan terima kasih kepada Koalisi yang telah menyampaikan informasi kepada Komisi II DPR RI terkait isu kecurangan.

RDPU itu mendadak ditutup karena Koalisi menampilkan dugaan percakapan yang menyeret nama dan institusi penyelenggara negara dalam dugaan kecurangan yang terjadi.

"Ketika diinformasikan kepada kami ini jadi catatan catatan penting bagi kami untuk sekali lagi melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan supaya kemudian hal hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi," ujar Hasyim.