Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Isu Pemilu Ditunda, Yusril: Jangan Lupakan Partai Baru dan Tak Punya Kursi

Kompas.com - 11/01/2023, 19:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyinggung isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ketika berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB, Rabu (11/1/2023).

Ia mengatakan, nasib partai-partai baru dan partai yang tidak punya kursi di parlemen tidak boleh dilupakan bila pemilu benar-benar ditunda.

"Jangan dilupakan bagaimana nasib partai-partai baru dan partai-partai yang tidak punya kursi di DPR yang sudah susah payah ikut dalam verifikasi administrasi dan faktual, sudah dinyatakan lolos, tapi pemilunya ditunda 3 tahun atau 4 tahun lagi," kata Yusril, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Didukung Jokowi jika Maju Pilpres, Yusril: Saya Terima Kasih

Yusril menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa pemilu mesti dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"Semua jabatan-jabatan kenegaraan itu ada batasnya yaitu 5 tahun sejak dilantik, apa yang akan terjadi sekiranya pemilu tidak dapat dilaksanakan," kata Yusril.

Yusril menuturkan, pemilu memang bisa saja tidak dilaksanakan bila ada situasi darurat seperti bencana dahsyat, kerusuhan, pemberontakan, maupun krisis.

Namun, ia menyebutkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga tidak dapat memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden jika sudah habis masa jabatannya.

Oleh karena itu, Yusril mengajak semua pihak harus bersiap-siap mengantisipasi apabila ada situasi yang membuaat Pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan.

"Kita sudah maklum pemilu sudah disepakati dilaksanakan Februari pada tahun 2024 yang akan datang, yang belum tahu terlaksana atau tidak, kita siap-siap saja mengantisipasi semua itu," kata Yusril.

Baca juga: Jokowi Dukung Yusril jadi Capres atau Cawapres jika Dicalonkan

"Jadi, jangan sampai kita tidak siap-siap menghadapi kalau tiba-tiba ada satu keadaan perubahan," ujar pria yang berlatar belakang ahli hukum tata negara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com