Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesal Ricky Rizal Usai Brigadir J Tewas Ditembak, Sedih, tapi Tak Merasa Bersalah

Kompas.com - 09/01/2023, 18:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

"Dari?” tanya Ricky Rizal.

"Dari masuknya Yosua, Kuat, Kamu,” timpal JPU.

"Saya sempet berhenti dulu Pak, kan waktu itu ada mobil Inova dua,” terang Ricky Rizal.

Ketika tengah menjelaskan, jawaban Ricky Rizal lantas dipotong oleh JPU.

"Ah terserah kau lah! Mau ngeles-ngeles juga enggak apa-apa,” tegas JPU.

Sambo berjanji beri uang Rp 500 juta

Ricky Rizal mengaku pernah dijanjikan Sambo akan diberi uang sebesar Rp 500 juta usai peristiwa pembunuhan Brigadir J.

Uang sebesar itu juga dijanjikan Sambo akan diberikan kepada Kuat Ma'ruf. Sementara, Bharada E bakal diberikan sebear Rp 1 miliar.

Baca juga: Usai Brigadir J Tewas, Ricky Rizal Akui Dijanjikan Uang Rp 500 Juta oleh Ferdy Sambo

Atas pengakuan tersebut, Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso bertanya kepada Ricky Rizal perihal pemberian uang dari Sambo.

"Apa sebelumnya saudara pernah diberikan yang sejumlah uang sebesar Rp 500 juta," tanya Wahyu.

"Kalau sampai Rp 500 juta saya belum pernah Yang Mulia,” jawab Ricky Rizal.

Mendengar jawaban itu, Wahyu pun kembali menanyakan berapa jumlah uang yang paling besar diberikan Sambo kepada Ricky Rizal.

"Di bawah Rp 100 (juta), Yang Mulia," timpal polisi yang ditugaskan sebagai sopir untuk menjaga anak Sambo di Magelang itu.

Ricky Rizal tidak merinci berapa nominal uang yang diberikan Sambo. Ia hanya menegaskan bahwa Sambo tidak pernah memberikan uang lebih dari Rp 100 juta.

Dituntut pekan depan

Adapun sidang tuntutan Ricky Rizal dalam kasus ini dijadwalkan akan digelar pekan depan.

Keputusan ini diambil setelah JPU sempat memohon agar sidang tuntutan digelar dua pekan ke depan.

"Kita sudah berikan pertimbangan, jadi kita itukan satu minggu jaksa penuntut umum," tegas Hakim Wahyu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com