Pengamat: Isu "Reshuffle" Bukan karena Pencapresan Anies, tapi Rencana Nasdem Koalisi dengan Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden (capres) seharusnya tak jadi alasan Presiden Joko Widodo mencopot menteri-menteri asal partai restorasi itu.

Sebaliknya, rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dipertimbangkan sebagai dasar presiden merombak menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Anies Turun karena Mayoritas Publik Puas dengan Kerja Jokowi

Menurut Yunarto, sulit bagi Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi, sementara mereka berencana berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024.

Logikanya, jika Nasdem berniat bekerja sama dengan oposisi, partai pimpinan Surya Paloh itu sudah punya pandangan yang berbeda soal pemerintahan kini.

Ihwal megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya, pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda terkait ini.

Nasdem dinilai sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan mereka bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan, sekaligus punya rencana berbesan dengan partai oposisi.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujar Yunarto.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 35,8 Persen, Anies 28,3 Pesen, Prabowo 26,7 Persen

Apalagi, kata Yunarto, Nasdem, Demokrat, dan PKS mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka. Ini semakin menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan kini dan rencana koalisi mendatang.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang," kata Yunarto.

Kembali soal rencana reshuffle, menurut Yunarto, sebenarnya sah-sah saja jika Jokowi hendak mencopot menteri-menteri Nasdem hanya karena alasan politik. Dia mengatakan, perombakan kabinet sepenuhnya wewenang presiden.

Namun demikian, alangkah baiknya jika reshuffle juga menimbang kinerja para menteri. Seyogianya, reshuffle dijadikan momen bagi presiden mengevaluasi para pembantunya di kabinet yang punya kinerja buruk, terlepas dari apa pun partai politiknya.

"Bukan hanya sekedar me-reshuffle menteri dari parpol yang misalnya bersikap beda, tapi menteri-menteri yang memang buruk juga saatnya di-reshuffle. Jangan sampai ada menteri parpol lain yang hanya karena parpolnya loyal tapi kerjanya buruk lantas dipertahankan," ucap Yunarto.

Bersamaan dengan itu, lanjut Yunarto, parpol yang mengkritisi kinerja menteri Jokowi hendaknya tak hanya lantang bicara soal perbedaan politik saja, tetapi juga disertai dengan data dan bukti.

Misalnya, dalam hal Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengkritisi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), seharusnya, anggota Fraksi PDI-P di Komisi IV juga menyajikan data konkrit soal kinerja menteri tersebut.